Rabu 31 Juli 2019, 19:00 WIB

KPK Masih Bisa Lanjutkan Penyidikan Korupsi BLBI

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
KPK Masih Bisa Lanjutkan Penyidikan Korupsi BLBI

MI/Furqon Ulya Himawan
AHLI Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Sharif Hiariej,

 

AHLI Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan tidaklah tepat bila mencari siapa yang salah dalam kasus Syafruddin Asryad Temenggung.

Hal itu disebabkan lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum yang independen, tidak bisa disejajarkan dengan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan.

Baca juga: KPK: Syafruddin Temenggung Vonis Lepas, Bukan Bebas

"Ini tidak bisa dibandingkan karena filosofi yang dipakai juga berbeda. KPK selalu bekerja dengan asas praduga bersalah, berbanding terbalik dengan pengadilan sementara MA filofisnya adalah jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah," kata pria yang karib disapa Edi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (31/7).

Bagi Edi, persoalan Syafruddin yang telah diputus lepas tuntutan hukumnya oleh MA merupakan ujung dari upaya pemidanaan KPK kepada mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu.

Namun, bukan berarti jalan hukum bagi lembaga antirasywah untuk mengejar kerugian negara sebesar Rp4,58 triliun itu sirna.

"Bagi saya, kasus SAT secara pidana sudah selesai karena sudah putusan lepas. Namun bisa diupayakan gugatan perdata," tukas Edi.

Pun demikian dengan penyidikan yang dilakukan oleh KPK atas Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. Menurutnya, putusan MA itu tidak serta merta akan menghentikan upaya KPK dalam menyidik pasangan suami istri itu.

Edi mengatakan, untuk mengurusi perkara Sjamsul dan Itjih, maka KPK harus terlebih dulu menerima salinan putusan MA yang melepas tuntutan hukum Syafruddin pada 9 Juli lalu.

"Tidak bisa dikatakan bahwa begitu SAT lepas lalu semua peserta pelaku lepas. Jadi kita harus melihat putusan MA. Kalaupun faktanya sama, terjadi penyertaan karena alasan pembenar, secara teoritik tidak bisa dilanjutkan, tapi KPK bisa saja berupaya untuk menyampaikan ada kesesatan fakta dalam putusan MA untuk SAT," terang Edi.

Senada, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengaku hingga saat ini belum menerima salinan putusan MA terkait dengan vonis lepas Syafruddin.

"Penyidikan SJN dan ITN tetap dilanjutkan oleh KPK, karena terbukti ada kerugian negara, kalau logika sejalan mestinya hal ini diadopsi oleh MA," tutur Febri.

Sementara kuasa hukum Syafruddin, Hasbullah, menyatakan penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dilakukan kliennya didasari oleh peraturan perundangan dan kebijakan pemrintah saat itu.

Baca juga: Indonesia dan Kongres AS Bahas Peningkatan Kerja Sama Pertahanan

Untuk itu, ia meminta semua pihak menghormati putusan MA untuk kliennya serta melihat Syafruddin sebagai orang yang tidak pernah terlibat korupsi. Itu disebabkan dalam amar putusan MA, ada satu poin yang meminta untuk memulihkan martabat Syafruddin.

"Memulihkan hak terdakwa, sehingga setelah amar dibacakan maka Syafrudin adalah manusia bebas. Putusannya adalah perbuatannya adalah lepas dari segala tuntutan. Sehingga perkara Syafrudin yang sudah dilakukan lama oleh KPK diakhiri dengan Syafrudin tidak pernah melakukan sebuah tindak pidana," kata Hasbullah. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More