Selasa 30 Juli 2019, 20:48 WIB

PKS Ingin Eks Koruptor Dilarang Maju di Pilkada 2020

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
PKS Ingin Eks Koruptor Dilarang Maju di Pilkada 2020

MI/Rommy Pujianto
Politisi PKS Mardani Ali Sera

 

POLITISI PKS Mardani Ali Sera satu suara dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai tidak mencalonkan mantan koruptor maju sdalam Pilkada 2020

"Kalau menurut saya, mereka yang terpidana korupsi tidak punya kesempatan lagi untuk mendapatkan kepercayaan publik. Bagaimana dia menyapu dengan sapu saya koruptor. Power tends to corrupt. Berikan kepada mereka yang miliki integritas," ungkap Mardani saat dihubungi, Jakarta, Selasa (30/7).

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah belum Perpanjang Izin FPI

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani menyambut baik revisi UU Pilkada. Namun, karena membutuhkan waktu panjang, menurut Mardani lebih baik mengedukasi publik agar memilih calon kepala daerah berdasarkan rekam jejak dan kapasitas.

"Edukasi ke publik dulu diperkuat, karena kedepan menurut saya paket UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol ini yang harus dirapikan. Media, publik, LSM teriak saja terus agar isu ini bergulir menjadi besar dan menjadi konsesus bersama," lanjutnya.

Seperti diketahui, permintaan KPK agar eks koruptor dilarang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 berkaca dari Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang kembali terjerat kasus korupsi. Pekan lalu, Tamzil terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK dalam kasus dugaan suap.

Tamzil pernah dihukum 1 tahun 10 bulan penjara pada 2015 karena terbukti korupsi saat menjabat sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008.

Setelah mendapatkan pembebasan bersayarat, ia bebas pada Desember 2015. Pada 2018, ia kembali maju di Pilkada Kudus 2018 dan kembali terpilih. (OL-8)

Baca Juga

Instagram @mumtazrais

Saat Diingatkan Wakil Ketua KPK, Mumtaz Rais: Kamu Siapa?

👤Antara 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 20:35 WIB
Nawawi ingin mengingatkan bahwa ada aturan di penerbangan yang wajib dipatuhi oleh siapapun, tidak peduli Anda pejabat negara ataupun...
MI/MOHAMAD IRFAN

Inilah 3 Klaster Kasus Joko s Tjandra

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 20:08 WIB
Adapun klaster ketiga terkait proses penghapusan red notice, serta pembuatan dan penggunaan surat jalan palsu untuk Joko...
Dok.Setwapres

Wapres: Jaga Kesepakatan Pendiri Bangsa

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 14 Agustus 2020, 18:40 WIB
Wakil Presiden meminta seluruh masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam menjaga kesepakatan para pendiri...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya