Selasa 30 Juli 2019, 21:50 WIB

Pengelolaan Sampah untuk Energi Listrik belum Maksimal

M Taufan SP Bustan | Nusantara
Pengelolaan Sampah untuk Energi Listrik belum Maksimal

MI/M Taufan SP Bustan
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Ahmad M Ali.

 

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Ahmad M Ali menilai bahwa rencana pengelolaan dengan metode pengembangan daur ulang sampah menjadi energi listrik yang merupakan salah satu dari pilot project Energi Baru Terbarukan (EBTKE), belum berjalan maksimal di beberapa daerah di Tanah Air.

Menurutnya, pengembangan tata kelola sampah untuk tujuan pengayaan energi baru terbarukan, memang sejauh ini hasilnya tidak begitu menggembirakan, baik karena soal hambatan regulasi maupun teknis lapangan.

Pernyataan Ahmad berkaitan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menagih persoalan sampah yang terjadi di pelbagai daerah, serta pengelolaan sampah menjadi energi pembangkit listrik. Jokowi pernah menagih sekaligus mengevaluasi progres penanganan sampah untuk energi listrik dalam rapat terbatas dengan topik 'Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)' di Istana Presiden, Selasa 16 Juli 2019.

Berkaitan dengan itu, lanjut Ahmad, Komisi VII dan pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan EBTKE.

"Dari sisi rencana dan fasilitasi anggaran tidak terdapat masalah serius," terang Ahmad kepada Media Indonesia di Palu, Selasa (30/7). Masalah mendasar, menurut Ketua Fraksi NasDem di DPR-RI itu, sebetulnya terletak pada dua hal.

Pertama, tidak semua provinsi maupun kabupaten/kota menurunkan EBTKE, PLTSa menjadi skala prioritas rencana umum energi daerah. Bahkan ada daerah yang tidak memiliki sama sekali rencana umum energi daerah.

Kedua, lanjut Ahmad, berkaitan dengan koordinasi rasio kecukupan elektrifikasi setiap daerah dan ketiga, berkaitan dengan power purchase agreement dengan PLN, sebagai hilir pengelolaan listrik. Sebagian besar, sebut dia, pemerintah daerah belum detail menurunkan rencana energi baru terbarukan sebagai terobosan pembangunan daerah.

"Pemerintah daerah umumnya belum memiliki skenario semacam itu, katakanlah penanganan sampah berbasis energi listrik atau PLTSa sebagai bagian dari terobosan pembangunan daerah," ungkapnya.

Di sisi lain terdapat tantangan yang di hadapi seperti, urai dia, berkaitan dengan bahan baku dan ketersediaan investasi di sektor tersebut.

"PLTSa itu kan standar tekhnis yang umum butuh antara 700-1500 ton sampah per hari, sementara di beberapa kota, memiliki kapasitas sampah relatif sedikit, misalnya Palu yang hanya sekitar 115 ton per hari," tandas Ahmad.

Kementerian Lingkungan Hidup, menempatkan sistem penanganan sampah, dengan metode daur ulang sampah pada pembuangan akhir, menjadi salah satu penilaian penting, untuk menentukan daerah berhal atau tidak meraih adipura. (Opn/OL-10)

Baca Juga

MI/SOLMI

Pencairan BLT Dana Desa Tersendat

👤BB/FB/BK/SL/YP/YH/MS/N-2 🕔Kamis 28 Mei 2020, 06:30 WIB
Musyawarah desa khusus digelar untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima BLT yang besarnya Rp600 ribu per...
MI/Hijrah Ibrahim

35 Warga Gorontalo Tertahan di Ternate Sejak 8 Mei

👤Hijrah Ibrahim 🕔Kamis 28 Mei 2020, 06:07 WIB
35 warga Gorontalo tidak bisa masuk ke wilayahnya karena Pemprov Gorontalo masih melaksanakan PSBB sampai 29 Mei 2020. Mereka kini...
DOK MI

Tidak Pakai Masker di Banyumas akan Kena Sanksi Tegas

👤Lilik Darmawan 🕔Kamis 28 Mei 2020, 04:15 WIB
Seluruh toko juga harus mewajibkan karyawannya agar bermasker. Jika masih ditemukan karyawan tak bermasker, maka akan ada sanksi bagi toko...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya