Selasa 30 Juli 2019, 18:52 WIB

Gerindra Sulit Bergabung Tanpa Persetujuan Partai Koalisi Jokowi

Gerindra Sulit Bergabung Tanpa Persetujuan Partai Koalisi Jokowi

MI/RAMDANI
Wakil Presiden Ri Jusuf Kalla.

 

WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan rencana bergabungnya Partai Gerindra ke kubu Jokowi-Ma'ruf harus mendapat persetujuan partai koalisi yang mengusung pasangan tersebut memenangkan Pilpres 2019.    

"Karena misalnya kalau mau kawin kan harus ada persetujuan yang mau kawin dan juga keluarga dekat, nah anggaplah partai
(koalisi) itu keluarga dekat. Kalau keluarga tak setuju, ya susah juga anda kawin," kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (30/7).    

Baca juga: Kemendagri Ingatkan Warga Jangan Share Data Pribadi

Terkait apakah Partai Gerindra diterima bergabung dengan koalisi pemenang Pemilu 2019, JK menilai, keputusan itu menjadi hak pasangan Jokowi-Ma'ruf serta koalisi partai pendukungnya.    

"Tentang Gerindra masuk koalisi, itu nanti terserah Pak Jokowi dan juga koalisi pemerintah yang ada," tambahnya.

Menanggapi pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, JK menilai keduanya merupakan sahabat lama yang pernah berkoalisi pada Pilpres 2009.    

"Gerindra dan PDIP kan sudah pernah berkoalisi, malah tahun 2009 berpasangan, Ibu Mega calon presiden dan Prabowo wakilnya. Jadi bahwa itu berkoalisi, bukannya tak mungkin; tapi sudah pernah," tambahnya.    

Baca juga: Kemendagri Laporkan Jual Beli Data Penduduk ke Polri

Prediksi bertambahnya partai politik ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf semakin diperkuat setelah pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Prabowo dan Joko Widodo juga melakukan pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus dan berakhir pada makan siang bersama di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. (Ant/OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More