Selasa 30 Juli 2019, 16:13 WIB

KPU Tantang Petugas KPPS yang Jadi Saksi Parpol

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
KPU Tantang Petugas KPPS yang Jadi Saksi Parpol

MI/SUSANTO
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy

 

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari merespons soal adanya saksi dari partai politik yang berasal dari Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dalam lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019.

"Yang namanya menyatakan bisa siapa saja dan apa saja. Tapi, pernyataanya benar atau tidak itu perlu dikonfirmasi dengan kesaksian lain. Itu juga harus dibuktikan dengan alat bukti lain," jelas Hasyim di Gedung MK, Jakarta, Selasa (30/7).

Adapun dokumen dan alat bukti tersebut berkaitan dengan pemungutan suara, rekapitulasi suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Seperti salinan formulir C1 dari tingkat TPS, DA 1 dari kecamatan, DB 1 dari kabupaten, DC 1 dari provinsi, hingga DD1 dari Pusat.

"Yang namanya pemeriksaan pembuktian itu alat bukti berupa pemeriksaan dokumen, lalu ada pemeriksaan saksi. Saling cocok-cocokan, kroscek. Langsung di konfrontasi dengan pihak termohon, sehingga teman-teman KPU kabupaten/kota yang dihadirkan langsung klarifikasi. Apakah yang disampaikan saksi (pemohon) sesuai apa tidak," jelas Hasyim.

Kemudian terhadap masukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, agar KPU berhati-hati merekrut anggota KPPS, Hasyim menerima itu. Ia menganggap apa yang disampaikan hakim MK, akan menjadi bahan evaluasi KPU.

Masukan dari hakim Arief tersebut berdasarkan keterangan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sohibul Ahmad dalam perkara DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3, Kecamatan Mendahara, Provinsi Jambi.

Sohibul merupakan Anggota KPPS di TPS 07 Desa Pangka Duri, Kecamatan Mendahara. Dalam keteranganya, Sohibul mengungkap ada kesalahan KPU dalam penghitungan suara PKB. Atas kesaksian tersebut, hakim MK menilai hal itu tidak etis karena mengkritik rekan sesama anggota KPU. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More