Selasa 30 Juli 2019, 15:00 WIB

MK Jamin Putuskan Sengketa Pileg dengan Adil

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
MK Jamin Putuskan Sengketa Pileg dengan Adil

MI/Susanto
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat

 

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, mengaku pihaknya dalam memutuskan perkara dilakukan secara adil dan berdasarkan prinsip Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini diyakini untuk menjaga muruah lembaga peradilan dalam memutus sidang perkara hasil Pemilu.

Diketahui, hari ini merupakan hari terakhir sidang pemeriksaan saksi dan ahli dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg. Selanjutnya, hakim MK akan memutus seluruh perkara Pileg yang lolos dalam pemeriksaan sidang pada 6 Agustus.

Baca juga: Gerindra Minta Pemerintah tidak Persulit Perpanjangan Izin FPI

"Indonesia itu negara hukum, demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi juga disinari sinar ketuhanan. Contohnya, kami disini ada sembilan. Saya, Pak Ketua (Anwar Usman), Prof Enny muslim. Pak Palguna (beragama) Hindu. Lalu Pak Manahan (beragam) Kristen. Kita berpegang pada ayat suci kami. Oleh karena itu, dalam rangka memutus perkara, seadil-adilnya" kata Arief di Gedung MK, Jakarta, Selasa (30/7).

Untuk itu, Arief memperingatkan KPU agar hati-hati dalam merekrut anggota penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menjaga integritas lembaga pemilu. Seperti diketahui, beberapa kali saksi yang dihadirkan partai politik berasal dari anggota KPPS.

Menurut Arief, hal itu tidak etis karena saksi tersebut mengkritik kerja rekan sendiri yakni sesama anggota KPPS saat penghitungan suara.

"KPU kalau mau rekrut KPPS hati-hati ya. Ini untuk pelajaran, penting sekali. Jangan setiap orang bisa jadi petugas TPS. Harus direkrut yang betul," ujar Arief

Baca juga: DPR Dorong Pemerintah Bangun Sarana untuk Madrasah di Makassar

Ia menuturkan, dalam pelaksanaan pemilu dibutuhkan petugas yang memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak mencoreng lembaga pemilu. Misalnya saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sohibul Ahmad, dalam perkara DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 3, Kecamatan Mendahara, Provinsi Jambi. Sohibul menerangkan ada kesalahan KPU sehingga suara PKB berkurang saat rekap kecamatan.

"Dibutuhkan orang-orang yang punya integritas untuk menjalankan penyelenggaraan pemilu, baik di tingkat paling atas KPU nasional sampai TPS begitu juga di Bawaslu. Kalau enggak, terjadi seperti ini," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

MI/Benny Bastiandi

Wawan Setiawan Resmi Diajukan Demokrat jadi Cabup Cianjur

👤Benny Bastiandy 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:45 WIB
SEKRETARIS DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Wawan Setiawan, resmi ditunjuk sebagai calon Bupati Cianjur pada Pilkada...
ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Dirut Baru TVRI Eks Kontributor Playboy, PKS: Offside Ini

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Jumat 29 Mei 2020, 17:31 WIB
Setiap penyelenggara negara harus tunduk kepada TAP MPR RI No. VI/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan...
MI/RAMDANI

Perpanjangan Darurat Covid-19 Tinggal Tunggu Presiden Jokowi

👤Henri Siagian 🕔Jumat 29 Mei 2020, 15:41 WIB
Di keputusan itu, masa darurat berlaku selama 91 hari atau sejak 29 Februari hingga 29 Mei atau hari...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya