Selasa 30 Juli 2019, 11:15 WIB

PPP: Penambahan Anggota Koalisi Prerogatif Jokowi

PPP: Penambahan Anggota Koalisi Prerogatif Jokowi

MI/MOHAMAD IRFAN
Sekjen PPP Arsul Sani

 

SEKRETARIS Jenderal PPP Arsul Sani menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan kemungkinan bertambahnya anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Hal itu karena penambahan anggota koalisi merupakan hak prerogatif Jokowi.    

"Kami menyerahkan kepada beliau karena hak prerogatif. Jokowi sudah menyampaikan bahwa sebelum membuat keputusan akan meminta pandangan partai-partai dan itu belum terjadi," kata Arsul, Selasa (30/7).        

Menurut dia, PPP memegang komitmen Jokowi untuk berkomunikasi dan berdiskusi sebelum membuat keputusan sehingga partainya tidak mempermasalahkan berbagai wacana yang berkembang.    

Kalau sudah ada komitmen Jokowi seperti itu, menurut dia, tidak perlu ada diskursus di ruang publik sehingga tinggal menunggu pertemuan antara Jokowi dan pimpinan partai koalisi.    

"Kami yakin Jokowi akan bicara dengan partai koalisi sehingga proses dialog dan tukar pandangan akan terjadi. Kalau ada komitmen itu, untuk apa ada diskursus di ruang publik, tunggu saja pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai," ujarnya.    

Baca juga: PKPI Serahkan 45 Nama Kader ke Jokowi

Arsul mengatakan rencana pertemuan antara Jokowi dan pimpinan partai belum dijadwalkan karena kemungkinan Jokowi sedang melakukan langkah persiapan menyusun kabinet.    

Menurut dia, bisa saja Jokowi melihat nama yang bagus namun tidak dalam usulan calon menteri, lalu meminta masukan ketua umum partai KIK.        

Namun, dia menegaskan PPP belum mengajukan nama-nama kadernya untuk menjadi calon menteri karena ingin melihat dahulu portofolio kementerian.    

"Misalnya, portofolio yang diberikan adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, lalu yang diajukan nama saya, kan itu tidak lucu," katanya. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More