Selasa 30 Juli 2019, 09:41 WIB

Perlu Terobosan Hukum Melarang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Perlu Terobosan Hukum Melarang Eks Koruptor Ikut Pilkada

MI/Barry Fathalilah
Bupati Kudus, Muhammad Tamzil (rompi tahanan) bergegas menjawab pertanyaan wartawan.

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setuju dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal larangan eks koruptor tidak usah dicalonkan pada Pilkada 2020. Menurut anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, perlu ada upaya hukum yang kuat untuk mengakomodir aturan tersebut.

"Harus ada terobosan hukum yang kuat untuk memayungi bahwa mantan koruptor memang hak politiknya tidak bisa dipakai dalam pencalonan," ungkap Afif saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7)

Terobosan hukum yang dimaksud bukan sekadar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang baru tapi berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu atau Pilkada. "Undang-undang harus jelas terkait itu. Intinya PKPU enggak bisa melampaui UU ya," sebutnya.

KPU sebenarnya sudah mengakomodasi aturan tersebut dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 4 ayat (3) aturan tersebut, KPU melarang eks narapidana tipikor, narkoba, dan kejahatan seksual menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019. Namun, aturan tersebut dibatalkan Mahkamah Agung dalam uji materi yang diputus pada 13 September tahun lalu.

Terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengusulkan agar aturan larangan eks koruptor diakomodir melalui Revisi Undang-Undang Pilkada. Namun, hal ini perlu dibahas lebih lanjut dengan pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI.

"Itu yang paling ideal sebenarnya. Kita kan tahu kendala dari gagasan ini dimana, yaitu landasan hukum yang tidak kuat karena hanya diatur dalam PKPU," tutur Pramono. (OL-09)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More