Selasa 30 Juli 2019, 08:40 WIB

Ahli Sebut Surat Suara PSU KL Sah untuk Dihitung

Ins/P-3 | Politik dan Hukum
Ahli Sebut Surat Suara PSU KL Sah untuk Dihitung

MI/SUSANT
Sejumlah alat bukti tambahan yang disiapkan dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif

 

DALAM sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 di Dapil II DKI Jakarta, Partai NasDem sebagai pemohon mengajukan saksi ahli Dian Puji. Ahli diminta untuk menjelaskan perihal cap pos yang dipermasalahkan dalam pemungutan suara ulang (PSU) di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur (KL), Malaysia.

Menurut Dian, bila merujuk pada praktik administrasi pemerintahan yang benar, tanggal penerimaan yang sah dan diakui ialah stampel atau cap tanggal dari kantor pos. Pada pemilu lalu, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk tidak menerima penghitungan suara pos pada 16 Mei. Hal itu menyebabkan berkurangnya suara NasDem.

"Dalam praktik administrasi pemerintahan di Indonesia, penerimaan dokumen oleh badan tidak didasarkan pada tanggal surat pengirim atau tanggal surat penerima, tetapi selalu didasarkan pada tanggal stampel pos," kata Dian di ruang sidang panel 1, Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Dian menjelaskan stempel pos menjadi acuan agar tidak terjadi percekcokan aturan antarpihak. Juga, demi menghindari adanya human error dalam penulisan tanggal pada berkas.

"Hal itu penting untuk mencegah kemungkinan kesalahan satu pihak dalam menuliskan atau rekayasa tanggal pada dokumen sehingga seakan-akan menjadi tepat waktu atau menjadi terlambat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu, Abhan, menjelaskan bahwa surat suara PSU melalui metode pos di Kuala Lumpur yang tidak dihitung itu terjadi karena ada surat dari KPU yang menyatakan pembatasan penerimaan surat suara PSU hanya sampai 15 Mei 2019.

"Batas penerimaan surat suara pos semula 13 Mei, menjadi 15 Mei. Tidak ada catat-an mengenai stempel dan sebagainya. Surat KPU hanya menjelaskan mengenai batas waktu penerimaan surat suara pos," ucap Abhan.

Ahli lainnya, Tengku Nasrullah, menerangkan bahwa surat suara metode pos di PSU Kuala Lumpur yang dicap pos 15 Mei masih bisa dihitung meski baru sampai pada 16 Mei. Hal itu diperkuat adanya MoU antara KPU dan pihak pos Kuala Lumpur. Akibat pembatasan waktu tersebut, caleg NasDem Davin Kirana merugi karena kehilangan 35.306 suara. (Ins/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More