Senin 29 Juli 2019, 17:37 WIB

Aksi Bea Cukai Bogor Tekan Peredaran Rokok Ilegal

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Aksi Bea Cukai Bogor Tekan Peredaran Rokok Ilegal

DOK Bea Cukai
Petugas Bea Cukai mendata rokok ilegal.

 

Bea Cukai Bogor gencar lakukan penindakan untuk menurunkan tingkat peredaran barang kena cukai ilegal dalam operasi gempur rokok ilegal. Operasi yang dilaksanakan mulai 17 Juni hingga 14 Juli 2019 ini untuk mendukung upaya Bea Cukai menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal dari yang sebelumnya 7% menjadi 3%.

Selama operasi gempur, Bea Cukai Bogor melakukan operasi di wilayah pengawasannya yang meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur serta Kota Depok, dan didapati barang kena cukai hasil tembakau jenis rokok, tembakau iris (tis), dan hptl (liquid vape) ilegal.

“Kami melakukan penindakan terhadap 44.096 batang rokok, 2.638 botol liquid vape, dan 855 gram tis dari beragam merk dan ukuran yang diduga melanggar  ketentuan di bidang cukai yaitu undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dengan perkiraan potensi kerugian negara yang diselamatkan yaitu sebesar Rp75.980.270,00,” jelas Kepala Kantor Bea Cukai Bogor, Moh Saifuddin, pada Senin (29/7).

Petugas juga memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat sekitar perihal ketentuan cukai secara lisan dan visual dengan menempelkan stiker di tempat yang mudah terlihat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan membedakan barang kena cukai mana saja yang legal ataupun tidak.

“Dengan dilakukannya penindakan ini diharapkan memberikan pesan kepada para pelaku usaha barang kena cukai agar selalu memenuhi ketentuan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga akan menurunkan peredaran rokok ilegal dan berdampak pada optimalisasi penerimaan negara,” pungkasnya. (RO/OL-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More