Jumat 26 Juli 2019, 21:55 WIB

NasDem akan Kawal Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
NasDem akan Kawal Pemerintahan Jokowi-Ma

MI/ROMMY PUJIANTO
Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem), Johnny G Plate

 

SEKRETARIS Jenderal Partai Nasional Demokrat (NasDem), Johnny G Plate, menegaskan, tugas Tim Kampanye Nasional (TKN) telah tuntas lantaran telah berhasil memenangkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Umum Presiden 2019.

Oleh karenanya, tugas selanjutnya dari partai politik yang bergabung dan mengusung Jokowi-Ma'ruf akan melanjutkan tugasnya melalui Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Kami akan mengawal pelantikan DPR dan DPRD 1 Oktober nanti. Kemudian, kami akan mengawal pelantikan Presiden pada 20 Oktober di MPR. Setelah itu kami juga akan mengawal pembentukkan kabinet oleh Presiden. Mudah-mudahan anggota kabinetnya itu sesuai harapannya Pak Jokowi semua," tukas Plate usai menghadiri acara pembubaran TKN di Jakarta, Jumat (26/7).

Ia mengharapkan semua elemen masyarakat untuk tenang menyikapi masa pemilihan kabinet yang akan membantu kerja Presiden lima tahun mendatang. Hal itu diperlukan agar Presiden tidak memiliki tekanan dalam memilih pembantunya di kabinet menteri.


Baca juga: Jokowi Ucapkan Terima Kasih dan Apresiasi TKN


Menyoal isu pimpinan MPR, Plate mengatakan, MPR tidak lagi sebatas lembaga politik. MPR memiliki peran strategis untuk memenuhi harapan bangsa.

"Kalau misal bangsa ini menginginkan ada GBHN, maka tentu harus ada amandemen terbatas. Jadi kita menginginkan paket MPR yang kuat yang bisa melindungi konstitusi, ideologi, dan semua yang terkait dengan kebangsaan," imbuhnya.

NasDem, lanjut Plate, akan menyiapkan nama-nama yang layak dan pantas menduduki kursi pimpinan MPR. Lebih jauh, NasDem juga mempertimbangkan soal keterwakilan gender dalam hal ini.

"NasDem akan menyiapkan keterwakilan gender. Ada salah satunya Ibu Lestari Moerdijat yang kami calonkan," pungkasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More