Jumat 26 Juli 2019, 11:34 WIB

Fenomena Hijrah: Pemerintah Jangan Salah Langkah

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Fenomena Hijrah: Pemerintah Jangan Salah Langkah

AFP
Ilustrasi

 

DEKLARATOR Jaringan Intelektual berkemajuan dan sekaligus Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah David Krisna Alka menilai bahwa fenomena hijrah cukup plural. Fenomena hijrah yang marak belakangan memang lebih banyak menyasar kelas menengah perkotaan. Hal ini tak lepas dari jumlah masyarakat kelas menengah yang mendominasi penduduk Indonesia.

Selain itu David menjelaskan, ada dua varian kelompok masyarakat yang menganggap dirinya hijrah saat ini. Varian pertama yakni hijrah yang dilatarbelakangi dan bermotif kosmopolitan atau gaya hidup urban. Kemudian yang kedua adalah hijrah yang dilatari dan bermotif ideologi transnasional.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi Tren Gaya Hidup Hijrah: Peluang atau Ancaman Bagi NKRI di Hotel Ibis Tamarin, Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/7). Hadir pula dalam diskusi ini yakni Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, pengamat terorisme dan radikalisme Ridlwan Habib, dan Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Amhad Khoirul Umam.

Menurut David, varian kelompok masyarakat yang menganggap dirinya hijrah saat ini adalah hijrah yang dilatarbelakangi dan bermotif kosmopolitan atau gaya hidup urban.
Hijrah jenis ini tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tren ini, lanjut David, hanya sebuah respons atas modernitas dalam gaya hidup, yang menurut pelakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan juga tidak mencerminkan budaya timur.

Sedangkan fenomena hijrah yang cukup plural adalah tren hijrah yang dilatari dan bermotif ideologi transnasional. Varian hijrah ini dinilai dapat mengancam NKRI. Karena hijrah ini sudah sampai mengarah ke titik ideologis.

Menurut David, kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa bukan hanya varian terkait gaya hidup saja yang rentan akan perubahan menuju ideologi. Bahkan, orang yang tadinya berprinsip sekuler-modern juga rentan terpapar ideologi. Persoalannya, ketika terjadi transformasi dari lifestyle ke ideologis, berarti ada keterlambatan negara untuk hadir mengatasi masalah tersebut.

"Perlu dilakukan riset sosio-antro-politis untuk memetakan fenomena hijrah secara lebih komprehensif, akurat, dan presisi. Tujuannya adalah agar pendekatan dalam menghadapi masyarakat yang melakukan tindakan hijrah berada pada kondisi yang tepat dan terarah" tegas David.

baca juga: KPK Terus Dalami Kasus Garuda

David menjelaskan, jika negara salah dalam memahami dan mengatasi fenomena tren hijrah, maka akan memicu resistensi terhadap kehadiran negara, bahkan bisa sampai pada titik anti NKRI. Terkait hal ini, dia menegaskan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sesungguhnya harus menjadi tulang punggung hijrah dalam nafas keindonesiaan yang berkemajuan. (OL-3)

 

 

Baca Juga

dok.medcom

Pimpinan DPD RI Peringati Hari Pancasila secara Virtual

👤Muhamad Fauzi 🕔Senin 01 Juni 2020, 21:05 WIB
NONO Sampono menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin,...
Ilustrasi

Pilkada Serentak 2020 Diprediksi Temui Banyak Kendala

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 01 Juni 2020, 19:38 WIB
"Misalnya saja Peraturan KPU terkait tahapan, program dan jadwal serta PKPU tentang pelaksanaan pilkada di masa pandemi belum jelas...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Laporan Gratifikasi Lebaran ke KPK Tahun ini Capai Rp62,8 Juta

👤Antara 🕔Senin 01 Juni 2020, 18:50 WIB
Barang gratifikasi masih berkisar pada parsel makanan, barang pecah belah, voucher, dan uang dengan nilai laporan terendah Rp50 ribu hingga...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya