Kamis 25 Juli 2019, 20:54 WIB

Menkeu: Indonesia Harus Jadi Negara Ramah Investasi

Atalya Puspa | Ekonomi
Menkeu: Indonesia Harus Jadi Negara Ramah Investasi

Antara/Hafidz Mubarak A
Menteri Keuangan Sri Mulyani

 

UNTUK mencapai pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang lebih tinggi Indonesia harus menjadi negara yang ramah investasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satunya, Indonesia harus terbuka dengan adanya penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Kenaikan produktivitas dan inovasi riset Itu mungkin kalau ada pertukaran dengan yang disebut FDI. Jepang, Korea, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sangat open terhadap FDI," kata Sri di Menara Astra, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).

Dirinya menyebut, terbukanya ketiga negara tersebut terhadap FDI, memungkinkan ketiganya bukan hanya mendapatkan dana segar, tapi juga mengadopsi riset dari negara lain.

Baca juga : Pemerintah Bisa Lakukan 4 Hal Ini untuk Menarik Investasi Asing

Interaksi yang terjalin dari FDI, kata Sri, memberikan peluang bagi negara untuk terus tumbuh.

"Kalau Indonesia tidak ramah terhadap investasi, kita tidak akan tumbuh. Interaksi tersebut memungkinkan kita bisa belajar. Itu adalah sikap dasar supaya kita bisa menyerap ide-ide baru," tuturnya.

Untuk itu, dalam lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, Sri mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan kualitas dari pembuatan kebijakan, serta memperkuat riset guna menciptakan inovasi baru dalam mengatur pemasukan serta pengeluaran negara.

"Jadi kita gak cuma mengeluarkan duit, kita belanja ini, kita membuat ini, kita utang, tapi tidak ada inspirasionnya," tukas Sri.

Untuk diketahui, realisasi investasi asing langsung di Indonesia hanya 22,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2018. Angka tersebut lebih kecil dibanding Filipina yang berada di angka 25%, Malaysia 43%, dan Vietnam 60%. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More