Rabu 24 Juli 2019, 23:13 WIB

Satu Data Atasi Perbedaan Data di Kementerian/Lembaga

Nur Aivanni | Ekonomi
Satu Data Atasi Perbedaan Data di Kementerian/Lembaga

MI/Arya Manggala
DEPUTI Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi

 

DEPUTI Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Taufik Hanafi mengungkapkan kementerian/lembaga (K/L) selama ini mengalami kesulitan untuk saling berbagi data.

"Dalam kenyataannya banyak sekali dihadapkan suatu kondisi bahwa data-data yang dimiliki K/L tertentu tidak mudah di-share dan dibagi-pakaikan oleh K/L yang lain," katanya dalam diskusi yang bertajuk satu data: solusi kebijakan tepat sasaran, bertempat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (24/7).

Maka itu, kata dia, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan bisa mengatasi perbedaan data yang kerap terjadi di kementerian/lembaga.

"Perpres ini merupakan kebijakan tata kelola, karena data ini dihasilkan oleh berbagai banyak K/L, tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah. Tidak menutup kemungkinan data-data yang kita kumpulkan juga dari pihak swasta," terangnya.

Baca juga : Kebijakan Tepat Berdasar Data Akurat

Ke depannya, kata Taufik, satu data tersebut akan memberikan interpretasi yang sama terhadap suatu objek tertentu.

"Kalau kita punya definisi yang sama terhadap data yang dikumpulkan tentang objek tertentu, itu bisa diperkecil kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan data itu," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG) Adi Rusmanto mengatakan, tumpang tindih data tidak akan terjadi dengan adanya satu data tersebut.

"Jadi tidak akan terjadi tumpang tindih data. Jika yang digunakan adalah peta dasar yang sama," katanya.

Lebih jauh, Adi menjelaskan,  kebijakan satu peta sudah ada pengamanannya sehingga sumbernya terverifikasi. Kalau data disalahgunakan, katanya, pemegang akun yang bersangkutan yang dipersalahkan.

"Jadi proses pertanggungjawaban lebih jelas," tandasnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More