Selasa 23 Juli 2019, 20:41 WIB

Laporan Masyrakat soal Capim KPK Segera Dipublikasikan

M. Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Laporan Masyrakat soal Capim KPK Segera Dipublikasikan

MI/Rommy Pujianto
Koordinator Divisi Hukum dan Monitor Peradilan ICW Kurnia Ramadhana

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) akan segera mempublikasikan laporan masyarakat terkait calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dalam waktu dekat.

Laporan itu menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitor Peradilan ICW Kurnia Ramadhana, masuk dalam posko pengaduan yang dibuka ICW di sejumlah tempat dan platform.

"Kita sampai hari ini belum lakukan update ya, karena baru satu minggu (posko dibuka), mungkin di dua minggu kita akan update secara berkala," kata Kurnia di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (23/7).

Pos pengaduan itu, kata Kurnia, tidak semata memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi yang pernah dilakukan oleh capim KPK, melainkan terkait pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah dilakukan.

Baca juga : 8 Jenderal Polri Lolos Seleksi Kompetensi

"Kita ingin menilai lebih luas lagi, jadi misalnya seseorang pernah menjabat Kapolda suatu daerah, apakah tingkat pelanggaran HAM-nya tinggi di daerah itu ? itu jadi salah satu indikator penilaian kita juga," jelas Kurnia.

Meski urung membeberkan jumlah pelapor dan siapa yang dilaporkan, Kurnia memastikan masyarakat telah memanfaatkan pos yang dibentuk itu.

Kurnia mengatakan, posko pengaduan tersebut merupakan bentuk pengawasan serta keraguan atas kinerja Pansel Capim KPK.

"Dari awal disaat proses administrasi, kita meminta agar pansel melampirkan kepatuhan Laporan Kekayaan Harta Penyelnggara Negara (LHKPN). Tapi sampai hari ini justru itu yang terlewat di seleksi administrasi," imbuhnya.

"Sebenarnya tujuan kita buka pos pengaduan, karena kita ragu dengan Pansel hari ini yang akan menghasilkan pimpinan KPK yang benar-benar berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat," sambung Kurnia. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More