Selasa 23 Juli 2019, 18:56 WIB

Gerindra Tetap Pertimbangkan Jika Ditawarkan Masuk Koalisi Jokowi

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Gerindra Tetap Pertimbangkan Jika Ditawarkan Masuk Koalisi Jokowi

MI/Susanto
Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria

 

PERNYATAAN Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait siap membantu pemerintah bila diperlukan sejatinya jangan disalahartikan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat bertemu capres terpilih Joko Widodo di Stasiun MRT Jakarta, Sabtu (13/7) pekan lalu.

"Tentu yang dimaksudkan siap bila diperlukan bukan berarti kita minta-minta jabatan. Tentu kami punya visi misi, program yang disampaikan Prabowo tentang kedaulatan pangan, kedaulatan energi, sumber daya air, pemerintahan yang baik," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria ketika dihubungi, Selasa (23/7).

Merespons informasi adanya pertemuan antara Prabowo, Megawati dan Jokowi, Riza menegaskan rencana pertemuan para tokoh itu dipastikan hanya sebatas silaturahmi. Bukan pula membahas politik, hasil pilpres dan menarik Gerindra ke dalam koalisi. Namun, sambung dia, apabila ternyata ada tawaran untuk bergabung, Gerindra tetap mempertimbangkannya.

"Kami tidak pada posisi meminta-minta. Kalau kami diajak berkoalisi, tentu koalisi yang seperti apa? Kami tidak ingin sekedar mendukung pemerintah tapi kemudian pemerintahnya tidak bisa memajukan rakyatnya, tidak bisa membangun bangsa. Kami ingin kalau di dalam kami bisa memberikan sumbangsih yang positif dan Indonesia lebih maju, lebih baik."

Baca juga: Gerindra: Pertemuan Prabowo dan Megawati Sekadar Silaturahmi

Ia pun merespons pertemuan beberapa pimpinan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Senin (22/7). Mereka yang hadir dalam pertemuan itu ialah Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa. Dalam pertemuan itu tersirat bahwa mereka tidak ingin menambah anggota koalisi.

Menurut Riza, dalam rangka membangun demokrasi tentu sistem check and balance tetap diperlukan. Pemerintahan yang baik pun diakuinya adalah pemerintahan yang konstruktif dengan hadirnya oposisi untuk mengoreksi.

"Jadi kalau memang dari pihak partai pendukung koalisi pemerintah merasa cukup dan tidak menginginkan adanya tambahan dari pendukung Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIKM), kami sangat menyadari dan memahami. Kami tidak pernah meminta-minta, apalagi memaksa, minta kursi, minta jabatan, itu bukan tipe dan karekteristik dari Prabowo, Sandiaga, dan Gerindra," tandasnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More