Senin 22 Juli 2019, 22:40 WIB

Respons Caleg Evi soal Perkara Foto Editan Cantiknya

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Respons Caleg Evi soal Perkara Foto Editan Cantiknya

MI/M. Irfan
Evi Apita Maya (kiri)

 

CALON legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Barat, Evi Apita Maya mengaku menerima dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan perkara yang diajukan pesaingnya, Farouk Muhammad soal foto editan Evi yang dianggap terlalu cantik.

"Tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri. Beliau adalah orang-orang yang bijaksana tentunya kita ikuti segala proses. Semoga nanti hasil akhirnya MK akan tetap memperhatikan hati nurani tetap akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya,"jelas Evi saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/7)

Menurut Evi, pertimbangan hakim MK yang meloloskan perkara Farouk menilai baru syaratnya formil saja yang diterima. Ia mengatakan pihaknya akan membawa ahli pada persidangan berikutnya.

"Tentunya saya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pengacara saya. Kami sudah mempersiapkan satu orang ahli yang akan diajukan (untuk sidang berikutnya)" jelas Evi.


Baca juga: Publik Didorong Cermati Rekam Jejak Capim KPK


Perkara soal foto editan yang terlalu cantik itu, menurut Evi, bukan kewenangan MK melainkan Bawaslu karena berkenaan dengan pelanggaran administrasi pemilu.

"Kalau dikaitkan dengan perkara ini kan menurut pemohon soal pelanggaran administrasi dan harusnya ini sudah selesai di tingkat Bawaslu. Selama ini dia (Farouk) tidak ada keberatan di tingkat Bawaslu," kata Evi.

Ia menambahkan "Permasalahkan foto tidak pernah diajukan keberatan oleh pemohon (saat tahapan calon). Dia (Farouk) baru mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pada saat itu baru diajukan keberatan," tukas Evi.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melanjutkan perkara edit foto terlalu cantik bagi caleg Dewan Perwakilan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 26, Evi Apita Maya. Perkara tersebut diajukan ke MK oleh pesaingnya, Farouk Muhammad.

"Perkara 03 Farouk Muhammad DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (diputus untuk dilanjutkan)," ujar Hakim MK Aswanto saat pembacaan sidang putusan dismissal pada panel 3 di Gedung MK siang ini. (OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More