Senin 22 Juli 2019, 14:37 WIB

Kasus Karhutla, Jaksa Agung: Proses Hukum belum Berhenti

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Kasus Karhutla, Jaksa Agung: Proses Hukum belum Berhenti

MI/Rommy Pujianto
Jaksa Agung HM Prasetyo

 

KORPS Adhyaksa memastikan proses hukum dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan tidak berhenti. Itu dilakukan meski realitasnya Mahkamah Agung menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain selaku pihak tergugat.

"Dalam artian pemerintah masih ada peluang dan kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali (PK)," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo seusai memimpin upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-59 Tahun 2019, di Kompleks Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta, Senin (22/7).

Menurut dia, kejaksaan sudah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar agar segera mengajukan PK ke MA. Pun kejaksaan sebagai pengacara negara juga butuh surat kuasa khusus sebagai dasar atau legal standing untuk mewakili pemerintah dalam proses persidangan.

Baca juga: Kasasi Karhutla Ditolak, Menteri LHK: Pencegahan Sudah Lebih Baik

Lebih jauh, terang dia, pemerintah tidak diam dalam menghadapi kasus kebakaran hutan yang selama ini terjadi. Pemerintah responsif dengan memproses perkara tersebut hingga tuntas.

"Buktinya apa? Sekarang ini statistik peristiwa kebakaran hutan sudah semakin menurun, bahkan banyak pelaku baik perorangan maupun korporasi yang sudah diajukan ke pengadilan untuk kemudian dinyatakan bersalah. Dan semuanya diwakili oleh kejaksaan," tandasnya.

MA sebelumnya menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain yang menjadi pihak tergugat. Majelis hakim MA justru menguatkan putusan sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Dengan keputusan kasasi itu, pemerintah pun diminta mengeluarkan peraturan untuk menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan di Kalimantan.(OL-5)

Baca Juga

ANTARA/Aditya Pradana Putra

Wapres Minta Percepatan Reformasi Birokrasi

👤Emir Chairullah 🕔Jumat 29 Mei 2020, 09:11 WIB
“Kita ingin mencoba mempercepat proses reformasi birokrasi ini agar publik dapat merasakan pelayanan optimal di...
MI/ADAM DWI

Kader PDIP Saeful Bahri Divonis 1 Tahun 8 Bulan Penjara

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Jumat 29 Mei 2020, 09:10 WIB
Saeful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama=sama dan...
MI/AGUS MULYAWAN

DPR Setuju Anggaran Pilkada Ditambah

👤Indriyani Astuti 🕔Jumat 29 Mei 2020, 08:50 WIB
Pelaksanaan pilkada membutuhkan intervensi pemerintah pusat terkait dengan biaya penyelenggaraan yang berasal dari anggaran pendapatan dan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya