Sabtu 20 Juli 2019, 22:00 WIB

MK Diprediksi Bakal Tolak Gugatan yang Bersifat Emosional

Melalusa Sushtira Khalida | Politik dan Hukum
MK Diprediksi Bakal Tolak Gugatan yang Bersifat Emosional

Antara/Reno Esnir
Sidang PHPU Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi

 

GUGATAN sengketa perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2019 yang bersifat emosional diprediksi akan terkena putusan dismissal atua berhenti di tengah jalan oleh Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan Senin (22.7) nanti.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, gugatan yang mengandung unsur emosional biasanya tak disertai dengan bukti yang kuat.

"Saya menduga beberapa (permohonan) yang lebih emosional, tanpa ada alat bukti yang cukup, hanya karena ingin mengajukan permohonan ke MK, menunda kemenangan orang. Maka itu akan banyak sekali yang berguguran," ujar Feri saat dihubungi Media Indonesia pada Sabtu (20/7).

Meskipun gugatan PHPU Pileg 2019 menurun bila dibandingkan pada Pemilu 2014, Feri menilai tidak ada pembaharuan sistematika atau metode di MK dalam mengungkapkan ada tidaknya kecurangan yang terjadi.

Baca juga : Rapat Pleno Hakim MK Berlanjut Hingga Hari Ini

Dalam hal pembuktian, ungkap Feri, MK seolah lebih menitik-beratkan pada pihak-pihak tertentu seperti Bawaslu dan KPU dengan bukti-buktinya yang detil bahwa memang tidak terjadi kecurangan.

"Saya tidak melihat ada perkembangan signifikan untuk pembuktian itu, kecuali form C1 yang menjadi andalan MK. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu berarti untuk tahun ini dengan lima tahun yang lalu soal bagaimana membuktikan kecurangan," terang Feri.

Di sisi lain, Feri juga menyoroti soal rendahnya atensi publik terhadap gugatan PHPU Pileg 2019. Ia menilai faktor waktu yang terlalu sempit lah yang membuat rendahnya konsentrasi publik terhadap persidangan PHPU Pileg di MK.

Agar tak membuat awam bingung, Feri kemudian menyarankan agar jalannya persidangan PHPU Pileg di MK dibagi berdasarkan kategori wilayah.

"Saya mengusulkan ke MK itu per wilayah saja, yang tidak terbuka di MK kemudian bisa dikoreksi oleh publik. Kalau campur begini kan publik bingung melihat jadwalnya, sehingga enggak ada juga yang betul-betul menyimak persidangan MK," pungkas Feri. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Ini 4 Poin Klarifikasi Said Didu ke Luhut. Tidak Ada Minta Maaf

👤Henri Siagian 🕔Selasa 07 April 2020, 21:35 WIB
Bahwa Menko Kemaritiman dan Investasi (Bpk Luhut B Pandjaitan) lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan investasi yang mungkin merupakan...
MI/Susanto

MER-C Minta Mantan Menkes Dibebaskan untuk Bantu Atasi Covid-19

👤Antara 🕔Selasa 07 April 2020, 21:25 WIB
MER-C berharap seluruh sumber daya manusia unggul yang memiliki keahlian di bidang kesehatan yang dimiliki Indonesia bisa diberdayakan...
MI/IMMANUEL ANTONIUS

Said Didu: Saya Tidak Akan Minta Maaf, Memang Faktanya Begitu

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 07 April 2020, 21:07 WIB
Pemerintah saat ini lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan mengatasi dampak pandemi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya