Sabtu 20 Juli 2019, 09:15 WIB

BPPT Siapkan Hujan Buatan untuk Antisipasi Karhutla

Basuki Eka Purnama | Humaniora
BPPT Siapkan Hujan Buatan untuk Antisipasi Karhutla

MI/Rudi Kurniawansyah
Personel Manggala Agni Daops Pekanbaru sedang memadamkan api kebakaran lahan di Desa Karya Indah

 

BADAN Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) akan fokus melaksanakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan di sejumlah provinsi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan guna mengatasi asap yang bisa menimbulkan ISPA hingga kematian.

“BMKG mengatakan potensi awan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sangat kecil sebenarnya selama Juli hingga September ini. Untuk mengatasi kekeringan dengan hujan buatan mestinya sebelum itu. Tetapi awan akan tumbuh lebih baik pada bulan Oktober,” kata Kepala BPPT Hammam Riza di Bandar Lampung, Jumat (19/7).

Ia mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini akan fokus mengupayakan bantuan untuk yang mengalami kekeringan di darat. Sementara BPPT akan menyiapkan hujan buatan untuk mengatasi karhutla.

“Karena memang itu agak berisiko tinggi di Riau. Sekarang, di Kalimantan Barat, bahkan sudah mulai muncul asap,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Jokowi Ingin Benahi Penanganan Karhutla

Karenanya, Hammam meminta BMKG segera mendetailkan ramalan-ramalan cuaca terutama terkait munculnya potensi-potensi awan di wilayah-wilayah rawan karhutla di Sumatra dan Kalimantan, serta daerah-daerah yang menghadapi kekeringan di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Sebelumnya, ia mengatakan upaya hujan buatan  hanya memungkinkan jika masih ada awan yang dapat disemai dengan garam.

Berdasarkan pantauan dari Satelit Terra/Aqua (LAPAN) dengan tingkat kepercayaan di atas sama dengan 80% terdapat sembilan titik panas di Kalimantan Barat, satu di Kalimantan Selatan.

Sedangkan berdasarkan pantauan NOAA terdapat delapan titik panas di Riau dan dua titik panas di Jambi. (Ant/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More