Jumat 19 Juli 2019, 15:55 WIB

Perpanjangan Izin FPI Masih Dievaluasi

Perpanjangan Izin FPI Masih Dievaluasi

ANTARA FOTO/Reno Esnir
Massa Front Pembela Islam (FPI).

 

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menyatakan perpanjangan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) sedang dilakukan tahapan evaluasi.   

"Organisasi ini sebenarnya izinnya sudah habis tanggal 20 Juni yang lalu, tapi sementara ini belum diputuskan, izin itu dilanjutkan atau tidak,"; kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri dengan agenda pembahasan perkembangan situasi terkini dalam negeri di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta, Jumat (19/7).    

Baca juga: FPI belum Kantongi Rekomendasi Kemenag

Wiranto menjelaskan alasan belum memberikan perpanjangan izin, karena pihaknya masih mendalami, terkait evaluasi aktivitas organisasi selama ini. "Rekam jejaknya sedang disusun terkait organisasi ini layak diberikan izin lagi atau tidak," ujar Wiranto.    

Wiranto berharap, masyarakat harus sabar terkait hasil evaluasi tersebut. Menurut Wiranto, hukum tentang keormasan yang nanti mendasari pemerintah untuk menentukan keputusan itu.   

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan akan mengeluarkan surat keterangan terdaftar atau SKT apabila ada organisasi kemasyarakatan yang mengajukan izin. Menurut dia, setiap warga negara memiliki hak berhimpun dan berserikat asal dilengkapi dengan izin.    

"Kita tidak bisa proaktif karena apa pun setiap warga negara berhak berhimpun berserikat," katanya.    

Organisasi kemasyarakatan, lanjut dia, bisa mengajukan izin ke Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM atau menggunakan akta notaris. FPI merupakan organisasi kemasyarakatan yang izinnya berakhir 20 Juni 2019 sejak SKT diterbitkan 20 Juni 2014. (Ant/OL-6)

Baca Juga

Antara

Kerja Sama di Laut Natuna dengan Tiongkok bisa Untungkan RI

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 23 November 2020, 23:40 WIB
"Ada soal kedaulatan dan ekonomi, kita suka bergesekan dgn china itu di soal kedaulatan. Tetapi di sisi lain kita berhubungan dagang...
dok.mi

Soal Wakil Menhub, Aziz Syamsuddin: Itu Kewenangan Presiden

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 November 2020, 22:25 WIB
WAKIL Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyebutkan wakil menteri itu kewenangan Presiden, silahkan Presiden yang memilihya. DPR fungsinya hanya...
DOK KEMENKO POLHUKAM

Menkopolhukam Optimis Pilkada Tidak Jadi Klaster Covid-19

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 23 November 2020, 22:00 WIB
Sejumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan saat ini sudah diproses. Pelanggaran protokol kesehatan yang masuk ranah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya