Jumat 19 Juli 2019, 13:15 WIB

Pemerintah Salurkan KUR Pariwisata Rp279 Miliar di Banyuwangi

Nur Aivanni | Ekonomi
Pemerintah Salurkan KUR Pariwisata Rp279 Miliar di Banyuwangi

ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Wisatawan bermain di Pantai Teluk Hijau di Banyuwangi, Jawa Timur.

 

PEMERINTAH menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pariwisata sebesar Rp279 miliar kepada 6.911 debitur di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/7). Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memajukan sektor pariwisata melalui penyaluran KUR.

"KUR yang memiliki suku bunga rendah sebesar 7% ini dapat menjadi pilihan alternatif skema pembiayaan bagi pelaku UMKM di sektor pariwisata," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, dalam keterangan resminya.

Baca juga: PLT Sampah Pertama Beroperasi di Surabaya

Untuk diketahui, sejak ditetapkan pada September 2018 hingga Juni 2019, KUR Pariwisata telah disalurkan sebesar Rp 21,7 triliun dan diberikan kepada 1,1 juta debitur. Penyaluran KUR Pariwisata memiliki porsi sebesar 5,3% dari total akumulasi penyaluran KUR. Khusus di Banyuwangi, telah tersalurkan KUR Pariwisata sebesar Rp657 miliar kepada 26 ribu debitur.

"Kota yang dijuluki The Sunrise of Java ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Kota ini menjadi daerah dengan penyaluran KUR Pariwisata yang cukup tinggi," papar Iskandar.

Adapun, akumulasi KUR yang telah disalurkan sejak 2015 hingga akhir Juni 2019 adalah sebesar Rp408,5 triliun. Angka tersebut diberikan kepada 16,57 juta debitur dengan Non Performing Loan (NPL) tetap terjaga sebesar 1,39%. Sementara khusus tahun 2019, realisasi penyaluran KUR hingga 30 Juni 2019 adalah Rp75,1 triliun (atau sebesar 53,7% dari target Rp140 triliun) untuk 2,7 juta debitur.

"Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi kedua dengan total akumulasi penyaluran sebesar Rp67,5 triliun kepada 3,2 juta debitur," tandasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More