Jumat 19 Juli 2019, 08:40 WIB

Tenaga Harian Lepas Nagekeo Tuntut Dipekerjakan Lagi

Ignas Kunda | Nusantara
Tenaga Harian Lepas Nagekeo Tuntut Dipekerjakan Lagi

MI/Ignas Kunda
Para tenaga harian lepas berdemonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Nagekeo, NTT sambil mengusung peti mati, Jumat (19/7)

 

TENAGA harian lepas (THL) yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN) kembali berdemonstrasi di depan kantor bupati dan DPRD kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/7). Mereka menuntut agar Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do kembali merekrut mereka sebagai tenaga harian lepas di lingkup pemda setelah pasca pemeberhentian sepihak oleh pemda Nagekeo.

Kali ini mereka melakukan demonstrasi dengan mengusung peti jenazah sebagai simbol matinya hati nurani pemerintah dan DPRD Nagekeo yang tidak memperhatikan nasib mereka. Aksi tersebut sempat ricuh saat pendemo berhadapan dengan aparat keamanan, karena para tenaga harian lepas ini memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Masa pun berhasil masuk dan langsung menduduki ruang sidang DPRD Nagekeo.

Menurut para pendemo mereka menolak keputusan bupati Nagekeo yang ingin memperkerjakan kembali THL melalui sistem outsourcing.

"Kami mau kerja dengan SK bupati langsung bukan pihak ketiga. Kami  menolak kebijakan bupati mengalihkan tenaga harian lepas dengan skema penyedia jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang hanya untuk peramu saji, peramu kebersihan, dan tenaga satuan pengamanan bukan buat kami THL dan  lainnya,"  kata Faris Tiba koordinator pendemo.

Mereka juga menyesalkan adanya pengangkatan THL oleh Pemkab Nagekeo tanpa mekanisme dan regulasi yang jelas.

"Kami menuntut bupati Nagekeo membatalkan semua surat keputusan pengangkatan THL yang sudah atau pernah dikeluarkan sejak Januari hingga Juli 2019," imbuh Abdul Rajab ketua FPPN

Dua hari sebelumnya pasca demonstrasi Senin 15 Juli 2019, Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco Do menyikapi tuntutan pendemo dengan megeluarkan pernyataan dalam konferensi pers akan memperkerjakan kembalai THL dengan sistem penyedia jasa

"Kita telah menyurati BPKP, jawabannya jelas tidak boleh memperkerjakan tenaga honorer. Celah dan peluang untuk kita adalah menggunakan penyedia jasa, bisa perorangan, kelompok. Dan itu hanya bisa di pos belanja langsung komponen barang dan jasa," ungkap Don.

baca juga: Banjir di Banggai, Ribuan Orang masih Mengungsi

Menurut Don nomenklaur THL tidak dipergunakan lagi melainkan penyedia jasa pada masing-masing perangkat daerah selaku kuasa pengguna anggaran dengan tidak lagi melalui pos belanja pegawai. Jumlah perekrutannpun semakin menurun berkisar 600 orang. Para pendemo berencana kembali melakukan aksi besok di kantor Bupati dan DPRD Nagekeo hingga tuntutan mereka terpenuhi. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More