Jumat 19 Juli 2019, 10:20 WIB

Negosiasi Ulang Pengadaan Pesawat Tempur

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Negosiasi Ulang Pengadaan Pesawat Tempur

MI/ROMMY PUJIANTO
Menko Polhukam Wiranto.

 

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan Indonesia melakukan negosiasi kembali terkait kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan.

"Perlu adanya perundingan ulang untuk kedua negara," kata Wiranto sebelum memimpin rakorsus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan hal itu menjadi tugasnya untuk melakukan negosiasi dengan pihak Korsel karena program itu sudah disepakati kedua presiden dalam pertemuan tahun lalu.

Menurutnya, pihak Indonesia menunjuk dirinya sebagai koordinator dan Menteri Pertahanan Korea Selatan sebagai ketua tim dari negara itu.

Wiranto menyampaikan di satu sisi Indonesia ingin mengurangi share dalam program pembuatan pesawat tempur KFX. "Mengapa kita mengurangi karena kita tidak mau mengganggu persahabatan kedua negara yang sudah terjalin lama."

Namun di sisi lain, imbuhnya, Indonesia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk alih teknologi. Hal itu sesuai dengan orientasi Presiden Jokowi lima tahun ke depan, yakni meningkatkan pembangunan sumber daya manusia.

"Waktu yang tersisa saat ini, mari kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan program KFX," harap Wiranto.

Hingga akhir 2018, jelasnya, proses pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 kerja sama antara Indonesia dan Korsel sejak 2011 sudah mencapai 20%.

Pesawat tempur itu ditargetkan baru bisa diproduksi massal pada 2026 seusai uji coba dan sertifikasi. Adapun jumlah pesawat yang akan diproduksi mencapai 168 unit, dengan perincian Korsel 120 unit dan Indonesia 48 unit.

Dalam rakorsus kemarin, Wiranto menjelaskan perihal kerja sama pengembangan pesawat tempur yang dipro-duksi Korsel itu. "Saya akan menerima detail laporan dari tim nantinya, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan," katanya.

Pada prinsipnya, kata dia, Korsel menghormati usaha dan kepentingan Indonesia dalam kerja sama tersebut. (Gol/Ant/P-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More