Jumat 19 Juli 2019, 10:00 WIB

Jaksa tidak Puas dengan Vonis Ratna

Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Jaksa tidak Puas dengan Vonis Ratna

MI/BARY FATHAHILAH
Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet.

 

JAKSA penuntut umum (JPU) yang menangani kasus terdakwa kasus berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet mengajukan banding atas vonis yang diberikan kepada terdakwa. Pasalnya, Ratna hanya divonis 2 tahun penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa 8 tahun penjara.

"Iya, kami juga mengajukan banding," kata jaksa Daroe Tri Sadono saat dihubungi, kemarin.

Alasan JPU mengajukan banding ialah putusan majelis hakim yang memberikan vonis kurang dari setengah tuntutan JPU dinilai tidak memberikan efek preventif. Orang lain bisa saja melakukan kejahatan serupa karena tidak takut dengan hukuman yang menanti.

"Putusan hakim kurang dari setengah tuntutan JPU sehingga masih dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan belum memberikan efek preventif," ujar Daroe.

JPU menuntut Ratna dengan 6 tahun penjara karena tindakannya menyebarkan berita bohong kepada masyarakat yang menurut jaksa menimbulkan benih-benih keonaran. Dalam kesimpulan yang dibacakan JPU Daroe, Ratna Sarumpaet dituntut 6 tahun penjara dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Namun, putusan majelis hakim lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Aktivis demokrasi itu divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim Joni pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Ratna Sarumpaet pun sudah memutuskan mengajukan banding. Kuasa hukum Ratna, Insank Nasruddin, di Jakarta, Rabu (17/7), mengatakan pengajuan banding tersebut dilakukan karena Ratna keberatan dengan pertimbangan hakim atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Hakim menyebut apa yang dilakukan Ratna merupakan benih-benih keonaran.

Keputusan Ratna itu berubah dari sikapnya seusai sidang vonis, Kamis (11/7). Ketika itu, Ratna mengatakan tidak ingin mengajukan banding. (Iam/Ant/P-2)

Baca Juga

Antara

Kerja Sama di Laut Natuna dengan Tiongkok bisa Untungkan RI

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 23 November 2020, 23:40 WIB
"Ada soal kedaulatan dan ekonomi, kita suka bergesekan dgn china itu di soal kedaulatan. Tetapi di sisi lain kita berhubungan dagang...
dok.mi

Soal Wakil Menhub, Aziz Syamsuddin: Itu Kewenangan Presiden

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 November 2020, 22:25 WIB
WAKIL Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menyebutkan wakil menteri itu kewenangan Presiden, silahkan Presiden yang memilihya. DPR fungsinya hanya...
DOK KEMENKO POLHUKAM

Menkopolhukam Optimis Pilkada Tidak Jadi Klaster Covid-19

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 23 November 2020, 22:00 WIB
Sejumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan yang ditemukan saat ini sudah diproses. Pelanggaran protokol kesehatan yang masuk ranah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya