Jumat 19 Juli 2019, 10:00 WIB

Jaksa tidak Puas dengan Vonis Ratna

Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Jaksa tidak Puas dengan Vonis Ratna

MI/BARY FATHAHILAH
Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet.

 

JAKSA penuntut umum (JPU) yang menangani kasus terdakwa kasus berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet mengajukan banding atas vonis yang diberikan kepada terdakwa. Pasalnya, Ratna hanya divonis 2 tahun penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa 8 tahun penjara.

"Iya, kami juga mengajukan banding," kata jaksa Daroe Tri Sadono saat dihubungi, kemarin.

Alasan JPU mengajukan banding ialah putusan majelis hakim yang memberikan vonis kurang dari setengah tuntutan JPU dinilai tidak memberikan efek preventif. Orang lain bisa saja melakukan kejahatan serupa karena tidak takut dengan hukuman yang menanti.

"Putusan hakim kurang dari setengah tuntutan JPU sehingga masih dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan belum memberikan efek preventif," ujar Daroe.

JPU menuntut Ratna dengan 6 tahun penjara karena tindakannya menyebarkan berita bohong kepada masyarakat yang menurut jaksa menimbulkan benih-benih keonaran. Dalam kesimpulan yang dibacakan JPU Daroe, Ratna Sarumpaet dituntut 6 tahun penjara dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Namun, putusan majelis hakim lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Aktivis demokrasi itu divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai oleh hakim Joni pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (11/7).

Ratna Sarumpaet pun sudah memutuskan mengajukan banding. Kuasa hukum Ratna, Insank Nasruddin, di Jakarta, Rabu (17/7), mengatakan pengajuan banding tersebut dilakukan karena Ratna keberatan dengan pertimbangan hakim atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Hakim menyebut apa yang dilakukan Ratna merupakan benih-benih keonaran.

Keputusan Ratna itu berubah dari sikapnya seusai sidang vonis, Kamis (11/7). Ketika itu, Ratna mengatakan tidak ingin mengajukan banding. (Iam/Ant/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More