Jumat 19 Juli 2019, 01:20 WIB

Erdogan Meremehkan AS dan UE

Smith Alhadar Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) | Opini
Erdogan Meremehkan AS dan UE

Ozan KOSE / AFP
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

KENDATI menghadapi lilitan ekonomi yang parah, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, tetap melawan tekanan AS dan Uni Eropa (UE) yang menjadi tujuan sebagian besar ekspor Turki.

Pada 17 Juli, AS terpaksa mengeluarkan Turki sekutu pentingnya di NATO dari proyek bersama membangun pesawat siluman F-35 akibat Ankara mengabaikan permintaan AS dan UE agar Turki membatalkan pembelian sistem pertahanan udara Rusia, S-400.

Sejak pertengahan Juli, peswat-pesawat kargo Rusia bolak-balik mengangkut peralatan S-400 dan rudal-rudalnya ke Turki. NATO menyatakan, S-400 bila didampingi dengan F-35 akan membuat Rusia mengetahui teknologi canggih F-35, yang dengan sendirinya akan menghilangkan keunggulan F-35 dari sistem pertahanan udara Rusia.

Sebenarnya AS ikut bersalah dalam kasus ini. Pada masa pemerintahan Presiden AS Barack Obama, Turki sudah mengajukan proposal pembelian sistem pertahanan udara Patriot buatan AS. Sayangnya, Obama menolak.

Ketika Turki beralih ke Rusia, baru Presiden Donald Trump menawarkan Patriot sebagai substitusi S-400. Namun, Erdogan sudah telanjur kecewa pada AS dan dengan membeli S-400. Erdogan hendak mengirim pesan pada NATO bahwa Turki memiliki kemampuan untuk membeli sistem pertahanan udara yang sangat diperlukan dari mana pun, termasuk dari musuh NATO.

Apalagi, hubungan Turki-AS dan Turki-UE memang memburuk sejak kudeta gagal di Turki pada Juni 2016. Kudeta militer gagal yang, menurut Turki, diotaki ulama liberal Fethullah Gulen yang kini tinggal di AS, memang tidak dikecam AS dan UE.

Malah sebagai akibat pemerintahan, Erdogan menangkapi lebih dari 100 ribu orang dari kalangan militer, hakim, dosen, wartawan, mahasiswa, dan rakyat sipil. AS dan UE mengecam aksi pembersihan berbau kekerasan itu.

Upaya Erdogan agar AS mendeportasi Gulen tidak mendapat tanggapan memuaskan. Kendati ada perjanjian ekstradisi AS-Turki, Washington menyatakan bukti-bukti yang diserahkan Turki tidak kuat. Untuk menekan AS, Turki menahan Pastor Andrew Brunson yang dituduh bagian dari jaringan Gulen.

Setelah Brunson dibebaskan, muncul kasus Jamal Khashoggi, wartawan senior Arab Saudi, yang dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul, 2 Oktober 2018. Penyelidikan aparat keamanan Turki mengungkapkan bahwa Putra Mahkota Mohammad bin Salam (MBS), sekutu Trump, terlibat dalam pembunuhan kejam itu. Padahal, Trump ingin melindungi MBS.

Perseteruan Turki-AS dan Turki-UE berlangsung di tengah Turki menghadapi tekanan berat dari sisi ekonomi internal. Depresiasi nilai mata uang Turki (lira) terhadap dolar AS hingga 40% menyebabkan inflasi meroket, harga-harga melambung tinggi, utang luar negeri naik drastis, dan defisit anggaran berjalan kian melebar.

Hal ini menyulitkan upaya Turki mengatasi krisis keuangan yang sedang dihadapi. Sebenarnya jauh sebelum AS menjatuhkan sanksi, lira telah terdepresiasi sejak awal 2018 karena tak diproteksi terhadap spekulasi mata uang asing.

Kejatuhan lira kian cepat setelah pemilihan presiden pada Juni 2018 yang Erdogan terpilih kembali dengan kekuasaan yang sangat besar. Pasar khawatir kemungkinan campur tangan Erdogan terhadap Bank Sentral Turki setelah ia menunjuk Berat Albayrak, menantunya, sebagai menteri keuangan.

Krisis keuangan Turki kian parah setelah AS meningkatkan dua kali lipat tarif impor aluminium dan baja dari Turki sebesar 20% dan 50%, hingga menyebabkan lira terhadap dolar AS makin anjlok.  

Perseteruan dengan UE terkait masalah HAM dan demokrasi Turki. Transformasi sistem pemerintahan Turki dari sistem parlementer ke sistem presidensial yang dilakukan melalui referendum tahun lalu yang memberi kekuasaan luar biasa besar terhadap presiden tidak mendapat simpati UE.

Bertentangan dengan alasan Erdogan bahwa transformasi itu bertujuan menciptakan stabilitas politik Turki, UE malah melihatnya sebagai akal-akalan Erdogan untuk meraih kekuasaan lebih besar dan berkuasa lebih lama yang tidak sesuai dengan standar Eropa.

Pembatasan pers dan perlakukan sewenang-wenang terhadap lawan-lawannya dipandang melanggar kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap HAM. Alasan inilah salah satunya yang menyebabkan sampai saat ini Turki belum juga diterima sebagai anggota UE meskipun lamaran Turki telah diajukan sejak 1982.

Yang terakhir, UE mengecam Turki atas aktivitas pengeboran minyak dan gas di pantai Cyprus. Pada 15 Juli, UE bahkan menjatuhkan hukuman atas Turki setelah mengundang rapat tingkat menteri luar negeri bagi 28 negara anggota UE yang Cyprus salah satunya.

UE menangguhkan perundingan tentang kesepakatan penerbangan dan mereduksi dana tambahan UE yang diperuntukkan bagi Turki. UE juga mengundang Bank Investasi Eropa untuk meninjau kembali akivitas-aktivitas peminjamannya di Turki.

Dalam menanggapinya, Turki menegaskan langkah UE tidak akan berdampak secuil pun terhadap tekad Turki meneruskan aktivitas hidrokarbon di Laut Tengah Timur.

Sikap meremehkan tekanan AS dan UE mungkin disebabkan kesadaran Erdogan bahwa AS dan UE lebih membutuhkan Turki ketimbang sebaliknya. Ini dapat dilihat dari penolakan Trump untuk menjatuhkan sanksi lebih berat pada Turki atas pembelian S-400.

Terkait dengan Timur Tengah yang bergolak, terutama menyangkut krisis dengan Iran di Teluk, posisi Turki tak dapat digantikan negara mana pun. Turki, kekuatan militer NATO terbesar kedua setelah AS, yang menempati sayap tenggara Eropa dan Timur Tengah merupakan negara yang strategis untuk mengawasi Rusia dan negara-negara Timur Tengah, khususnya Iran.

Tekanan yang berat ditakuti justru akan membuat Turki kian dekat dengan Rusia dan Iran, yang tentunya tidak dikehendaki AS dan UE. Lebih jauh, perlawanan Erdogan juga akan membuat ia kian populer di dalam negeri dan di dunia Islam.

Bagaimanapun, Erdogan harus mempertimbangkan secara serius situasi ekonomi Turki yang diakibatkan tekanan AS dan UE. Rakyat Turki punya batas kesabaran terhadap kesulitan yang dihadapinya sebagai dampak dari sikap nonkompromistis Erdogan.

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More