Kamis 18 Juli 2019, 15:50 WIB

Golkar Yakin Pemilihan Wagub DKI Rampung Sebelum Pelantikan DPRD

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Golkar Yakin Pemilihan Wagub DKI Rampung Sebelum Pelantikan DPRD

Ilustrasi
Wakil Gubernur

 

KETUA Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, masih optimistis wakil gubernur DKI bisa terpilih sebelum anggota DPRD dengan masa jabatan 2019-2024 dilantik pada 26 Agustus mendatang.

Meski rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk mengesahkan tata tertib pemilihan wagub terus mundur, ia mengungkapkan DPRD DKI periode saat ini masih memiliki waktu satu bulan untuk memilih wagub.

Baca juga: Jakarta Belum Pasti Jadi Tuan Rumah Formula E

"Bisa kok. Kan pemilihan nanti tanggal 23 Juli. Masih sempat kok. Sabar saja," ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (18/7).

Ashraf menegaskan, tugas Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI pun telah usai dengan selesainya draf tatib pemilihan wagub. Kini, roda pemilihan ada di tangan para pimpinan DPRD, fraksi, dan komisi.

"Saya sih lebih baik, lebih cepat terpilih. Kan buat kepentingan warga Jakarta juga kok. Saya ketua fraksi inginnya demikian. Tiap ada pansus saya datang kok. Kemarin saja tidak bisa datang karena pemberitahuannya mendadak," ungkapnya.

Di sisi lain, Ashraf tidak mau ambil pusing terhadap pernyataan anggota Fraksi Partai Golkar, Ramly, yang mengutarakan agar pemilihan wagub diserahkan pada anggota DPRD periode selanjutnya. Hal itu diutarakan Ramly saat menanggapi isu politik uang yang dihembuskan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "Biarlah itu pendapat pribadi. Tapi saya dari sisi fraksi ingin agar pemilihan ini cepat, Bolanya ada di pimpinan," ungkapnya.

Baca juga: DPRD Pertanyakan Pembongkaran Instalasi Getah Getih

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD DKI, Ramly, ingin agar pemilihan wagub diserahkan pada anggota DPRD periode 2019-2024. Menurutnya, partai baru seperti PSI yang menghembuskan adanya isu politik uang perlu untuk mengetahui hingar bingar dan konflik dalam kinerja DPRD.

Sementara itu di sisi lain, Rapimgab pengesahan tatib telah batal dilakukan sebanyak tiga kali dengan alasan tidak adanya pimpinan yang hadir hingga agenda yang dijadwalkan mendadak. Rapimgab selanjutnya pun hingga saat ini belum terjadwal. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More