Kamis 18 Juli 2019, 15:26 WIB

Polisi Hentikan Dugaan Kasus Politik Uang Politisi Gerindra

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Polisi Hentikan Dugaan Kasus Politik Uang Politisi Gerindra

MI/Tosiani
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono

 

POLDA Metro Jaya (PMJ) menutup kasus calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI dari Partai Gerindra Wahyu Dewanto terkait kasus tindak pidana politik uang dalam Pemilu 2019.

Penghentian kasus tersebut dikarenakan pelapor yaitu Yupen Hadi mencabut laporan pada 16 Juli 2019.

"Pelapor Yupen Hadi telah mengirimkan Surat Nomor: 026/S/LAHIR-JKT/XI/2019, pada 16 Juli 2019 perihal permohonan pencabutan laporan polisi yang ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di PMJ, Kamis (18/7).

Baca juga: Mulan Jameela dan 13 Caleg Gerindra Gugat Prabowo Ke PN Jaksel

Alasan pencabutan, sambung dia, adalah pelapor dan terlapor telah menyelesaikan perkara dengan musyawarah di internal Partai Gerindra.

Wahyu Dewanto juga sudah mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerinda DKI Dapil 8 Jakarta Selatan yang ditujukan kepada KPU DKI Jakarta. "Sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyu Dewanto," ujar Argo.

Sebelumnya, pihak kepolisian juga sempat memeriksa pelapor sebelum pelapor melakukan pencabutan.

"Kita telah memeriksa pelapor Yupen Hadi pada 16 Juli terkait pencabutan laporan polisi, sebagaimana yang tertuang dalam BAP pencabutan laporan polisi. Dan telah dilakukan gelar perkara penghentian penyidikan," jelas Argo. (X-15)

Kasus itu bermula saat politisi Partai Gerindra Yupen Hadi membuat laporan polisi pada Senin (1/7) terkait dugaan politik uang dalam Pemilu 2019, yang diduga dilakukan caleg Wahyu Dewanto. Namun, Wahyu yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak pernah memenuhi panggilan dari penyidik. (X-15)
 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More