Kamis 18 Juli 2019, 14:10 WIB

MPR Kebut Selesaikan Perubahan Tatib Jumlah Pimpinan

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
MPR Kebut Selesaikan Perubahan Tatib Jumlah Pimpinan

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

 

MPR RI kini tengah fokus melakukan perubahan tata tertib (tatib) MPR di sisa masa jabatan. Perubahan tatib yang dilakukan yakni terkait dengan aturan jumlah pimpinan MPR yang berbeda dengan aturan di UU MD3.

"Perubahan tatib karena perubahan UU MD3. Jumlah pimpinan 8 di tatib kita, padahal di MD3 itu pimpinannya 5. Oleh karena itu, harus ada perubahan tata tertib MPR," ujar Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, di gedung MPR, Jakarta, Kamis, (18/7).

Baca juga: Sidang MK, Saldi Isra Minta Semua Pihak tidak Bertele-tele

Zul mengatakan, pekan depan MPR akan kembali melakukan rapat untuk membentuk panitia sinkronisasi antara tatib MPR dengan UU MD3. Ditargetkan, perbaikan tatib akan selesai sebelum masa jabatan MPR selesai akhir September mendatang.

"Nanti akan disampaikan pada sidang MPR akhir masa jabatan yang diagendakan 27 September 2019 mendatang," ujar Zul.

Dikatakan Zul, selain perubahan tatib, ada satu hal lainnya yang ingin diselesaikan MPR sebelum masa jabatan habis, yakni amandemen terbatas UUD 1945 mengenai Garis Besar Haluan Negara. Panitia Ad Hoc telah dibentuk sejak Agustus 2018 lalu. Namun, terbatasnya waktu dan momen yang berbarengan dengan Pemilu membuat pembahasan menjadi tertunda.

"Ada waktu sudah membentuk panitia Ad Hoc, tapi sebagian besar berpendapat kita akan selesaikan setelah pilpres. Karena pilpres dan pileg ini hajatan ynag begitu penting menyita banyak energi, oleh karena itu ditunda pembahasannya itu yaitu setelah pilpres," ujar Zul.

Namun, selepas rangkaian pemilu, waktu yang dimiliki MPR periode saat ini hanya tinggal kurang dari 3 bulan. Sangat minim dan tidak memungkinkan dilakukan bila mengikuti aturan untuk melakukan amandemen.

Baca juga: Mendagri Persilakan Pemkot Tangerang Tempuh Upaya Hukum

"Di tatib kita ternyata untuk melaksanakan amandemen UUD itu tidak boleh kurang dari 6 bulan, padahal waktu kita tinggal 2 bulan," ujar Zul.

Dengan begitu, Zul mengatakan, saat ini MPR hanya akan memfokuskan diri kerja padaa sinkronisasi tatib MPR dengan UU MD3. Dengan begitu ke depannya, tidak akan ada lagi tatib yang tidak sesuai atau bertentangan dengan UU MD3. OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More