Kamis 18 Juli 2019, 12:30 WIB

Tiga ASN Tersangka Korupsi Jembatan Dapat Pendampingan Hukum

Kristiadi | Nusantara
Tiga ASN Tersangka Korupsi  Jembatan Dapat Pendampingan Hukum

Antara
Ilustrasi

 

PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya berupaya memberikan bantuan dan pendampingan hukum terhadap BA, RR, dan MM, berstatus ASN aktif terkait kasus korupsi pembangunan jembatan ruas jalan Ciawi-Singaparna (Cising). Total lima orang tersangka terkait korupsi pembangunan jembatan ruas Cising itu.

"Kita hormati langkah dan proses hukum yang dilakukan dan diambil oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bandung. Kami prihatin atas kejadian ini.  Akan tetapi, bagi mereka yang berstatus PNS aktif akan mendapat bantuan pendampingan hukum," kata Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, Iwan Saputra, Kamis (18/7).

Iwan menambahkan meski mendapat pendampingan, Pemkab Tasikmalaya tetap akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Tinggi Bandung.

Pada kesempatan berbeda, Kasi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Abdul Muis Ali mengatakan pembangunan jembatan ruas jalan Cising ini menggunakan dana alokasi khusus Pemkab Tasikmalaya 2017. Namun dalam penyelidikannya terjadi korupsi dalam penggunaan anggaran.

Kontrak pembuatan jembatan sekitar Rp25 miliar lebih ini, ada dugaan mengubah spesifikasi teknis yang disengaja untuk keuntungan pribadi.
Berdasarkan laporan hasil observasi dan analisa atau uji forensik dari tim ahli Edi Santoso selaku Ketua Tim Quantity Surveyor Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Malang, diperoleh selisih harga volume riil sekitar Rp4 miliar.

baca juga: Jateng Bangun Lagi 11 Embung untuk Menabung Air

Saat ini RR ditahan di rutan wanita Sukamiskin, BA, MM dan DS ditahan di Rutan Kebon Waru. Sedangkan IP berstatus tahanan kota karena yang bersangkutan sedang menjalani cuci darah dua kali seminggu.

"Penyidik Kejati masih mendalami kemungkinan adanya dugaan tersangka atau aktor lain di balik kasus ini," ujarnya. (OL-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More