Kamis 18 Juli 2019, 08:20 WIB

Kekeringan kian Meluas Tujuh Provinsi Terdampak

Indriyani Astuti | Ekonomi
Kekeringan kian Meluas Tujuh Provinsi Terdampak

ANTARA FOTO/Dedhez Anggara.
Petani memompa air dari telaga Balong di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.

 

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada tujuh provinsi di Indonesia yang telah mengalami kekeringan. Tujuh wilayah itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Kepala Pelaksana Harian (Plh) Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Agus Wibowo merinci secara keseluruhan terdapat sebanyak 79 kabupaten/kota di tujuh provinsi tersebut yang mengalami kekeringan, meliputi 1.969 desa/kelurahan di 556 kecamatan.

Ia menyampaikan lebih jauh bahwa puncak kekeringan akan terjadi pada Agustus mendatang sebagaimana prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tujuh provinsi telah melakukan upaya peringatan guna mengantisipasi sebelum bencana kekeringan bertambah parah.

Upaya penanganan jangka pendek menghadapi kekeringan, terang Agus, antara lain melakukan pendistribusian air, pengadaan mobil tanki air, menambah hidran umum, dan membuat sumur bor.

"Usaha lain ialah hujan buatan atau modifikasi cuaca, termasuk kampanye hemat air," ucapnya, Rabu (17/7). Hujan buatan, imbuhnya, merupakan perintah Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di istana negara beberapa waktu lalu.

Sementara itu, upaya penanganan kekeringan jangka panjang, yaitu revitaliasi danau dan daerah aliran sungai, membangun waduk, perbaikan irigasi, pemipaan, biopori, dan pembuatan embung serta sumur permanen, termasuk pemberian pohon bernilai ekonomis dan ekologis yang bisa menampung resapan air dalam tanah, seperti pohon sukun dan aren. Kekeringan juga berdampak pada meningkatnya risiko sebaran titik panas (hotspot) di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, data yang diambil dari Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan sebaran luas karhutla pada 2019 menurun drastis mencapai 30.477 hektare.

Menurut Agus, itu disebabkan koordinasi penanganan karhutla semakin diperkuat dengan adanya siaga darurat bencana karhutla.

Berbagai daerah di Tanah Air juga melaporkan fenomena kekeringan yang kian meluas dan memburuk. Sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Tegal, Klaten, melaporkan adanya fenomena itu. Demikian pula dengan sejumlah daerah di Jawa Barat dan Bali.

Efek berganda
Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Soetarto Alimoeso berpandangan bahwa fenomena kekeringan yang tengah terjadi saat ini akan membawa efek berganda pada sektor perberasan di Tanah Air.

Misalnya, jadwal puncak panen raya yang bergeser dari Maret ke April.

Dengan panen yang bergeser, otomatis kegiatan tanam pun bergerak ke Mei. Akhirnya, panen gadu yang seharusnya terjadi pada September pun berpotensi mundur ke Oktober. Begitu pun untuk musim-musim tanam selanjutnya yang berpeluang semakin menjauh dari jadwal semestinya.

"Ini yang harus diperhitungkan sejak sekarang. Persediaan pangan terutama beras harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai salah analisis hingga akhirnya membuat keputusan yang salah dan terjadi krisis pangan," ujar Soetarto, Rabu (17/7).

Merujuk data Kementerian Pertanian sudah seluas 102.746 ha lahan sawah di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dilanda kekeringan. Dari luas itu, 9.940 ha telah dinyatakan puso atau gagal panen. "Angka itu semestinya bisa diminimalisasi jika Kementan sudah melakukan antisipasi." (Pra/JI/AS/JS/BB/RS/BY/X-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More