Rabu 17 Juli 2019, 09:50 WIB

Mendagri Ajak Ormas Jaga 4 Pilar Bangsa

M Ilham Ramadhan A | Politik dan Hukum
Mendagri Ajak Ormas Jaga 4 Pilar Bangsa

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk aktif memperkuat empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. "Saya minta kepada seluruh ormas untuk senantiasa memperkuat Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945," kata Tjahjo dalam Rakernas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, di Jakarta, kemarin.

Saat ini tercatat 415.374 ormas di Indonesia. Angka tersebut dinilai sebagai bentuk implementasi UUD 1945 Pasal 28 huruf E ayat 3. Dalam pasal itu dikatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Namun, Tjahjo menekankan kepada masyarakat ataupun ormas untuk tetap berada pada aturan yang berlaku. "Silakan bentuk ormas, karena berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara dan dijamin undang-undang. Tapi, tetap ikuti aturan negara. Keempat pilar itu adalah prinsip, jangan ditambah dan diubah lagi," tegasnya.

Selama 74 tahun Indonesia merdeka, kata Tjahjo, masih ada oknum dan ormas yang secara terang-terangan menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Hal itu menjadi tantangan bangsa dan harus segera dituntaskan.

Menyoal salah satu ormas yang belakangan ramai dibicarakan, yakni Front Pembela Islam (FPI), Tjahjo mengatakan, hingga saat ini ormas itu belum memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) lantaran urung melengkapi persyaratan. "Sedang ditelaah dari 20 persyaratan, baru 10 yang memenuhi syarat," tukasnya.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, menambahkan, 10 persyaratan yang urung dipenuhi FPI di antaranya rekomendasi dari Kementerian Agama. Rekomendasi itu dibutuhkan lantaran FPI merupakan ormas yang bergerak di bidang keagamaan. Selain itu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPI juga belum rampung.

"Bisa dilihat dari AD/ART-nya, itu belum juga ditandatangani pengurusnya. Kan berarti masih konsep. Makanya kita kembalikan untuk diperbaiki," jelas Soedarmo.

Syarat lain yang belum dipenuhi FPI, imbuhnya, yakni kesanggupan melaporkan setiap kegiatan yang akan dilakukan. Surat pernyataan tidak ada konflik internal, termasuk surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, atau bendera organisasi lain. "Itu belum dibuat FPI," cetusnya.

Ia mengatakan tidak ada aturan mengenai tenggat untuk memenuhi persayaratan penerbitan SKT. Tanpa SKT, FPI bisa menjalankan organisasinya, tapi tidak terdaftar sebagai ormas resmi yang mendapatkan pelayanan pemerintah. (Mir/P-3)

Baca Juga

Ist/DPR

Berbagi Pengalaman Menghadapi Covid-19 dengan Beberapa Negara

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 05 Juni 2020, 21:02 WIB
Adalah 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLV Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang...
Antara/Septianda Perdana

KSP Minta Tokoh Masyarakat Ikut Kampanyekan Protokol Kesehatan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 05 Juni 2020, 20:14 WIB
Moeldoko menyebut protokol kesehatan pada masa kenormalan baru harus menjadi pola hidup baru di...
Ilustrasi

Densus 88 Amankan Satu Terduga Teroris dan Bahan Peledak

👤Antara 🕔Jumat 05 Juni 2020, 18:40 WIB
Densus 88 bersama Tim Gabungan Resmob dan Datasemen Khusus Antiteror Polda Kalbar mengamankan terduga teroris berinisial AR (21) beserta...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya