Rabu 17 Juli 2019, 10:00 WIB

Pemerintah AS Digugat Terkait Aturan Suaka Baru

Basuki Eka Purnama | Internasional
Pemerintah AS Digugat Terkait Aturan Suaka Baru

AFP/John Moore/Getty Images
Imigran menunggu dibawa ke tempat penampungan setelah ditangkap penjaga perbatasan AS di Texas.

 

THE American Civil Liberties Union (ACLU) dan sejumlah kelompok hak sipil lainnya, Selasa (16/7), menggugat aturan baru yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang tidak akan memberikan suara kepada mayoritas imigran jika mereka masuk ke 'Negeri Paman Sam' itu melalui Meksiko.

Aturan baru yang akan diberlakukan pada Selasa (16/7) itu merupakan upaya terbaru pemerintah AS untuk meredam aliran imigran gelap memasuki negara adidaya itu setelah pemerintah kecewa dengan kegagalan Kongres memperketat Undang-Undang Imigrasi.

"Ini adalah langkah paling ekstrem pemerintah Trump dalam upaya meredam imigrasi," ujar kuasa hukum ACLU Lee Gelernt setelah mengajukan gugatan ke pengadilan sipil di San Francisco.

"Langkah itu melanggar aturan domestik dan internasional sehingga tidak bisa diberlakukan," imbuhnya.

Razia terhadap imigran telah menjadi kebijakan khas di masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Baca juga: DPR AS Sepakat Kecam Cicitan Rasis Trump

Gugatan terhadap pemerintah AS itu beralasan aturan baru itu melanggar Undang-Undang Imigrasi yang dengan jelas menyatakan pemerintah tidak bisa menolak memberikan suaka berdasarkan rute yang ditempuh pemohon suaka.

"Sebagai bagian dari komintmen negara kita untuk melindungi orang yang melarikan diri dari persekusi dan konsisten dengan kebijakan internasional kita, masuk ke AS melalui negara ketiga tidak bisa menjadi alasan penolakan pemberian suaka," ungkap ACLU dalam gugatan mereka.

Jaksa Agung AS Bill Barr, Senin (15/7), mengatakan aturan baru itu diperlikan karena AS kewalahan menghadapi jumlah pencari suaka yang masuk melalui perbatasan AS dengan Meksiko.

Imigrasi AS dengan tegas menyatakan mayoritas imigran yang masuk ke AS dari negara Amerika Tengah adalah migran ekonomi sehingga tidak bisa mendapatkan suaka. (AFP/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More