Rabu 17 Juli 2019, 08:30 WIB

Hakim MK Inginkan Saksi Berkualitas

Putra Ananda | Politik dan Hukum
Hakim MK Inginkan Saksi Berkualitas

MI/MAHAMAD IRFAN
Ketua majelis Hakim Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto (tengah) bersama dengan Hakim anggota Saldi Isra (kiri) dan Manahan MP Sitompul.

 

HAKIM Konstitusi Saldi Isra meminta seluruh pihak yang beperkara dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif menghadirkan saksi yang berkualitas dan relevan dengan tiap perkara.    

"Cari yang berkualitas, bukan terpaku pada kuantitas," kata Saldi di ruang sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, kemarin.   

Saldi mengatakan Mahkamah tidak akan memberikan ruang yang lebih banyak kepada saksi, mengingat banyaknya jumlah perkara dengan waktu yang terbatas.  Begitu pula untuk keterangan ahli, Mahkamah berharap supaya seluruh pihak dapat menghadirkan ahli yang re-levan dengan perkara, dan hanya dihadirkan bila ada prinsip, teori, atau ide besar yang harus dijelaskan dengan menggunakan ahli.    

"Kalau hanya untuk mene-rangkan angka-angka yang dipindahkan, atau yang dirasa kurang dan sebagainya, untuk apa pakai ahli, itu kan tidak relevan," kata Saldi.      

Sidang pemeriksaan saksi dan ahli merupakan tahap kedelapan dari 11 tahap penyelesaian perkara sengketa hasil Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi. Agenda pemeriksaan saksi dan ahli akan digelar setelah MK mengeluarkan putusan sela pada 22 Juli. Saat ini, sidang masih mengagendakan pembacaan jawaban  KPU sebagai termohon dan Bawaslu selaku pihak terkait.

Kemarin, di hari kedua agenda pembacaan jawaban, 56 perkara disidangkan, dengan rincian 9 provinsi, 55 partai, dan 1 per orangan partai. Salah satu yang disidangkan perkara No 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tentang Sengketa Hasil Pileg daerah pemilihan (Dapil) luar Negeri DKI Jakarta 2 yang dimohonkan Partai NasDem.

Hakim MK Arief Hidayat sempat mempertanyakan jawaban KPU yang menilai NasDem tidak berhak menggugat hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia.

"Kenapa kok Anda menilai permohonan ini bukan kewenangan dari pemohon," tanya Arief ke Absar Kartabrata sebagai kuasa hukum KPU.
Berdasarkan jawaban tertulis yang sudah diserahkan ke MK, Absar menjelaskan pada prinsipnya KPU hanya menjalankan rekomendasi Bawaslu. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU memutuskan tidak menetapkan hasil penghitungan PSU yang sebelumnya sudah dilakukan di PPLN Kuala Lumpur. Alasannya, surat suara PSU yang dikirim melalui kantor pos terlambat tiba 1 hari di kantor PPLN Kuala Lumpur, Malaysia.

"Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan keputusan Bawaslu cacat hukum. Kami beranggapan pemohon harus memohon membatalkan putusan Bawaslu, sedangkan itu bukan ranah MK. Karena yang menjadi ranah MK ialah terkait perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi kursi peserta pemilu," ungkap Absar.

Dengan tidak ditetapkannya hasil penghitungan PSU di PPLN Kuala Lumpur itu, NasDem mengklaim perolehan suara partainya merugi hingga 35.306 dari 57.864 suara yang bisa didapat. KPU menetapkan perolehan suara NasDem untuk PSU Kuala Lumpur hanya 22.558 suara.

Proses seleksi
Di akhir sidang, Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku ketua sidang dalam panel 1 kembali menegaskan perkara sengketa pileg akan melewati proses seleksi dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Anwar menyebut para hakim akan berunding untuk memilih perkara mana yang bisa dilanjutkan ke tahapan sidang pembuktian.

"Nanti kita akan informasi kepada semua pihak perkara mana yang akan dilanjutkan atau berhenti di sini. Kami menjadwalkan pengumuman akan diumumkan pada 22 Juli," tutur Anwar. (Ins/Ant/P-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More