Selasa 16 Juli 2019, 18:43 WIB

Mendagri Minta Ormas Jaga Empat Pilar Bangsa

M Ilham Ramadhan Avisena | Politik dan Hukum
Mendagri Minta Ormas Jaga Empat Pilar Bangsa

MI/ BARY FATHAHILAH
Mendagri Tjahyo Kumolo (kanan) membuka Rakernas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Jakarta.

 

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh Organisasi Masyarakat  untuk memperkuat empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Saya minta kepada seluruh Ormas untuk senantiasa memperkuat Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan sejalan dengan UUD 1945," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (16/7).

Saat ini tercatat ada 415.374 ormas di Indonesia. Angka tersebut dinilai sebagai bentuk implementasi Undang-Undang 1945 pasal 28 huruf E ayat 3. Dalam pasal itu dikatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Namun, Tjahjo menekankan kepada masyarakat ataupun ormas untuk tetap berada pada aturan yang berlaku. "Silakan bentuk ormas, karena berserikat dan berkumpul adalah hak setiap warga negara dan dijamin undang-undang. Tapi, tetap ikuti aturan negara, keempat pilar itu adalah prinsip. Jangan ditambah dan diubah lagi," tuturnya.

Sayangnya, kata Tjahjo, masih saja ada oknum dan ormas yang secara terang-terangan menolak Pancasila sebagai ideologi negara. Hal itu pula yang menurutnya menjadi tantangan bangsa untuk menuntaskannya.

Menyoal salah satu ormas yang tengah diributkan, yakni Front Pembela Islam (FPI), Tjahjo mengatakan, hingga saat ini belum memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) lantaran urung melengkapi persyaratan.

"Sedang ditelaah dari 20 persyaratan baru 10 yang memenuhi syarat," tegasnya.

Senada, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo mengatakan, 10 persyaratan yang urung dipenuhi oleh FPI diantaranya ialah rekomendasi dari Kementerian Agama.

Rekomendasi dari Kemenag dibutuhkan lantaran FPI merupakan ormas yang bergerak di bidang keagamaan. Selain itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPI juga belum rampung.

"Bisa dilihat dari AD ART nya itu, itu belum juga ditandatangani oleh pengurus-pengurusnya itu. Kan berarti itu masih konsep kalau belum ditandatangani, makanya itu kita kembalikan untuk diperbaiki," kata Soedarmo.

Kemudian, syarat lain yang belum dipenuhi oleh FPI ialah soal pernyataan kesanggupan terkait melaporkan setiap kegiatan yang akan dilakukan. Surat pernyataan tidak ada konflik internal, termasuk surat pernyataan tidak menggunakan lambang, gambar, bendera organisasi yang lain, kata Soedarmo juga belum dibuat oleh FPI.

Ia mengatakan, memang tidak aturan yang memberikan tenggat waktu untuk memenuhi persayaratan penerbitan SKT. Meski tidak memiliki SKT, FPI masih bisa menjalankan organisasinya, hanya saja tidak terdaftar sebagai organisasi resmi yang mendapatkan pelayanan pemerintah.

"Keputusan MK, ormas itu kan bisa terdaftar dan tidak terdaftar. Yang terdaftar itu mendapatkan pelayanan pemerintah dan yang tidak terdaftar maka tidak dapat pelayanan pemerintah. Bedanya, karena sekarang FPI ini belum ada SKT, maka mereka tidak mendapat pelayanan pemerintah," jelasnya.

Bila nantinya FPI telah memenuhi persyaratan, Kemendagri juga akan melakukan pertimbangan berdasarkan masukan kementerian, lembaga terkait dan masyarakat soal pengesahannya.

Termasuk petisi yang menolak agar izin perpanjangan FPI oleh masyarakat beberapa waktu lalu. "Kan sudah banyak penolakkan dari masyarakat, termasuk petisi, nanti kita bicarakan bersama dengan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam tim penertiban dan pembinaan ormas," pungkasnya. (Mir/A-6)

Baca Juga

ANTARA/Puspa Perwitasari

Yasonna Sebut Proses Ekstradisi Maria Pauline Berjalan Lancar

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 09 Juli 2020, 11:45 WIB
"Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi ini tidak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua...
ANTARA/Reno Esnir

Komisi III Apresiasi Ekstradisi Buronan Pembobol BNI

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Kamis 09 Juli 2020, 10:29 WIB
Maria Pauline Lumowa sebelumnya menggondol uang senilai Rp1,7 triliun dari BNI dengan Letter of Credit...
MI/Susanto

KPK Petakan Titik Rawan Korupsi pada Menteri BUMN

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Kamis 09 Juli 2020, 10:12 WIB
KPK mempelajari program-program di bawah Kementerian BUMN tersebut sekaligus menyampaikan titik-titik mana saja yang menjadi peluang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya