Selasa 16 Juli 2019, 18:35 WIB

Menunda Pengesahan RUU Pertanahan Bukan Opsi

Andhika Prasetyo | Humaniora
Menunda Pengesahan RUU Pertanahan Bukan Opsi

medcom
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Sudarsono Soedomo

 

PEMBAHASAN Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan di DPR mesti dilanjutkan demi memberi kepastian kepada status-status lahan yang selama ini belum memiliki kejelasan.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Sudarsono Soedomo, mengatakan terdapat jutaan penduduk di Tanah Air yang selama puluhan tahun hidup dalam ketidakjelasan status tanah.

Baca juga: Ultah ke-68, Ketum NasDem Surya Paloh Dapat Kejutan

Lebih lanjut kata dia, UU 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria selama ini pun tidak banyak membantu karena sejak lahir sudah dikerdilkan.

“Menunda pengesahan RUU Pertanahan bukan opsi. Sempurnakan segera bila masih ada poin yang dianggap kurang. Percepat pengesahannya," ujar Sudarsono kepada Media Indonesia, Selasa (16/7).

Menurutnya, kegagalan pemanfaatan tanah di Indonesia sudah sangat parah. Satu hal yang mungkin tidak disadari banyak kalangan saat ini adalah penguasaan dua pertiga lahan di Tanah Air bersifat otoritarianisme. Salah satu hal yang bisa dijadikan contoh adalah terkait pelabelan kawasan hutan. Kondisi tersebut dianggap sangat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional.

"Hingga akhirnya, dua pertiga tanah itu hanya memberi sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) kurang dari 1%," terangnya.

Di samping itu, saat ini, dari total luas izin penggunaan kawasan, hanya kurang dari 5% yang dinikmati rakyat kecil. Sementara, ada lebih dari 50% perusahaan besar pemegang izin yang membiarkan areal mereka terlantar atau tidak diusahakan.

Sementara, pihak-pihak yang tidak mendukung RUU Pertanahan selalu menyebarkan argumen kemakmuran dan keadilan yang digunakan untuk menjustifikasi penguasaan lahan sebagai kawasan hutan, terutama di luar Pulau Jawa.

“Bagaimana memberi kemakmuran? Kontribusi terhadap PDB hanya 1%. Sekitar 47,7 juta ha kawasan hutan tidak produktif. Artinya, argumen perlindungan ekologi juga jauh panggang dari api dan merupakan pemubaziran sumber daya alam yang luar biasa," tegasnya.

Baca juga: Pemda Diminta Tingkatkan Anggaran Penanganan Bencana

Sayangnya, ia melanjutkan, kebohongan tentang kawasan hutan terus dihembuskan, bahkan oleh kalangan akademisi sehingga publik pada umumnya menjadi percaya begitu saja.

“Terlalu jelas bahwa pemanfaatan lahan berlabel kawasan hutan sangat jauh dari keadilan. Model seperti ini sudah jelas gagal di seluruh dunia. Ke depan, berikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihan. Bagi yang masih terikat oleh otoritarianisme, pilihannya hanya dua, yakni mendemokratisasi diri atau mati," tandasnya. (OL-6)

Baca Juga

MI

Program Stunting Terancam Minim Hasil karena Ego Sektoral

👤Emir Chaerullah 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 17:00 WIB
ANGGARAN program pencegahan stunting Rp27,5 triliun yang tersebar di 23 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terancam minim hasil...
ANTARA/Syaiful Arif

Pondok Pesantren Institusi Teladan Perangi Covid-19

👤Suryani Wandari Putri Pertiwi 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 16:01 WIB
Tradisi kedisiplinan para santri serta keteladanan dan sikap kehati-hatian kiai serta pengasuh pesantren menjadi modal utama dalam...
ANTARA/Asprilla Dwi Adha

Epidemiolog Minta Jangan Ada Hambatan Uji Klinis Vaksin Covid-19

👤Atalya Puspa 🕔Kamis 22 Oktober 2020, 15:43 WIB
Perusahaan Biofarma pembuat dosis vaksin, Sinovac, mengklaim uji klinis tahap pertama dan kedua terbukti dapat meningkatkan kekebalan tubuh...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya