Selasa 16 Juli 2019, 18:35 WIB

Menunda Pengesahan RUU Pertanahan Bukan Opsi

Andhika Prasetyo | Humaniora
Menunda Pengesahan RUU Pertanahan Bukan Opsi

medcom
Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Sudarsono Soedomo

 

PEMBAHASAN Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan di DPR mesti dilanjutkan demi memberi kepastian kepada status-status lahan yang selama ini belum memiliki kejelasan.

Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Sudarsono Soedomo, mengatakan terdapat jutaan penduduk di Tanah Air yang selama puluhan tahun hidup dalam ketidakjelasan status tanah.

Baca juga: Ultah ke-68, Ketum NasDem Surya Paloh Dapat Kejutan

Lebih lanjut kata dia, UU 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria selama ini pun tidak banyak membantu karena sejak lahir sudah dikerdilkan.

“Menunda pengesahan RUU Pertanahan bukan opsi. Sempurnakan segera bila masih ada poin yang dianggap kurang. Percepat pengesahannya," ujar Sudarsono kepada Media Indonesia, Selasa (16/7).

Menurutnya, kegagalan pemanfaatan tanah di Indonesia sudah sangat parah. Satu hal yang mungkin tidak disadari banyak kalangan saat ini adalah penguasaan dua pertiga lahan di Tanah Air bersifat otoritarianisme. Salah satu hal yang bisa dijadikan contoh adalah terkait pelabelan kawasan hutan. Kondisi tersebut dianggap sangat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional.

"Hingga akhirnya, dua pertiga tanah itu hanya memberi sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB) kurang dari 1%," terangnya.

Di samping itu, saat ini, dari total luas izin penggunaan kawasan, hanya kurang dari 5% yang dinikmati rakyat kecil. Sementara, ada lebih dari 50% perusahaan besar pemegang izin yang membiarkan areal mereka terlantar atau tidak diusahakan.

Sementara, pihak-pihak yang tidak mendukung RUU Pertanahan selalu menyebarkan argumen kemakmuran dan keadilan yang digunakan untuk menjustifikasi penguasaan lahan sebagai kawasan hutan, terutama di luar Pulau Jawa.

“Bagaimana memberi kemakmuran? Kontribusi terhadap PDB hanya 1%. Sekitar 47,7 juta ha kawasan hutan tidak produktif. Artinya, argumen perlindungan ekologi juga jauh panggang dari api dan merupakan pemubaziran sumber daya alam yang luar biasa," tegasnya.

Baca juga: Pemda Diminta Tingkatkan Anggaran Penanganan Bencana

Sayangnya, ia melanjutkan, kebohongan tentang kawasan hutan terus dihembuskan, bahkan oleh kalangan akademisi sehingga publik pada umumnya menjadi percaya begitu saja.

“Terlalu jelas bahwa pemanfaatan lahan berlabel kawasan hutan sangat jauh dari keadilan. Model seperti ini sudah jelas gagal di seluruh dunia. Ke depan, berikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihan. Bagi yang masih terikat oleh otoritarianisme, pilihannya hanya dua, yakni mendemokratisasi diri atau mati," tandasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More