Selasa 16 Juli 2019, 13:01 WIB

DPR Segera Rapat Bahas Amnesti Baiq Nuril

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
DPR Segera Rapat Bahas Amnesti Baiq Nuril

ANTARA/Puspa Perwitasari
Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun

 

DPR akan melakukan rapat dengan Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas surat permohonan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril dari Presiden Joko Widodo. Surat tersebut telah dikonfirmasi diterima DPR dan pimpinan DPR dalam rapat paripurna, Selasa (16/7).

“Betul memang ada surat dari presiden dalam hal permintaan pertimbangan amnesti untuk Baiq Nuril, nanti siang akan dibahas di rapat Bamus,” ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dalam rapat paripurna DPR, Selasa (16/7).

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan dirinya berharap seluruh unsur DPR akan membahas dengan serius dan cepat surat dari Presiden Jokowi tersebut.

“Kami mohon bantuan pimpinan DPR semoga dalam rapat Bamus nanti kita bisa berjuang bersama memberi pertimbangan di Komisi III DPR,” ujar Rieke.

Baca juga: Amnesti Baiq Nuril untuk Kemanusiaan

Sementara itu, anggota komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, setelah dari Bamus, nantinya pembahasan surat amnesti presiden untuk Baiq Nuril akan dilakukan di Komisi III.

Ia mengatakan ada beberapa hal yang harus dibahas oleh Komisi III terkait kasus Baiq Nuril.

“Kita harus melihat fakta-fakta persidangan Baiq Nuril dan pasal yang dibawakan itu seperti apa. Kalau tidak salah pasal 27 ayat 1 UU ITE. Kita harus lihat apa yang jadi pertimbangan pengadilanmulai dari pengadilan negeri hingga MA,” ujar Arsul.

Selanjutnya, pertimbangan akan dilakukan dengan mendengar dan melihat suara-suara yang diserukan masyarakat sipil terkait kasus Baiq Nuril. Setelahnya baru dapat diputuskan apakah amnesti dapat diberikan atau tidak.

MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Ia divonis karena melakukan perekaman pembicaraan telepon dengan atasannya, kepala sekolah tempat Baiq mengajar tanpa izin. Diketahui isi percakapan tersebut mengandung unsur asusila dan pelecehan seksual. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More