Senin 15 Juli 2019, 16:30 WIB

Ketemu Jokowi, Bamsoet Sebut tak Bahas Restu Jadi Ketum Golkar

Ketemu Jokowi, Bamsoet Sebut tak Bahas Restu Jadi Ketum Golkar

ANTARA
Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan wartawan seusai menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan.

 

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (15/7). Bamsoet membantah mendapat restu dari Presiden untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Munas Golkar yang digelar pada bulan Desember 2019.

Dua nama yang digadang-gadang menjadi Ketum Golkar dalam munas tersebut adalah Bamsoet dan Menteri Perindustrian saat Airlangga Hartarto.

Baca juga: Gerindra Sindir Rekan di BPN yang Bicara Soal #KamiOposisi

"Tadi membicarakan Golkar saja, tidak ada dukung-mendukung, tidak ada restu-merestui, juga tidak ada, hanya kami bicara bagaimana Golkar ke depan harus tetap menjadi partai tengah yang bisa menyatukan semua kekuatan yang ada, dan jangan ada lagi lahir partai-partai baru dari rahim Golkar," ujar Bamsoet di lingkungan Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

Bamsoet pun menilai bahwa saat ini kondisi internal Golkar masih dinamis terhadap berbagai kemungkinan.

"Biasa saja, dinamika (partai), justru pesan beliau Partai Golkar harus dijaga betul kekompakannya. Presiden berpesan Golkar harus dijaga, jangan lagi ada partai-partai baru dari Golkar, cukuplah anak-anak yang kemarin sudah lahir, jangan lahir lagi. Jaga kekompakan, perkuat partai Golkar, rangkul semua kekuatan yang ada," kata Bamsoet.    

Beberapa undang-undang, kata Bamsoet, sempat diskusikan dan perlu percepatan karena masa kerja DPR periode 2014 s.d. 2019 tinggal beberapa bulan lagi.  Hal itu perlu kerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan undang-undang tersebut. Bamsoet menyebutkan sejumlah UU yang dibicarakan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Pemasyarakatan.    

Selain itu Presiden juga meminta gar Golkar dapat kembali lagi menjadi partai yang menaungi para purnawirawan.

"Golkar harus menjadi rumah besar kembali untuk purnawirawan TNI karena dahulu didirikan oleh TNI/Polri saat Sekretariat Bersama Partai Golkar. Kekuatan-kekuatan itu harus dirangkul kembali, ada organisasi-organisasi Golkar alim ulama, misalnya satkar ulama, MDI, Alhidayah harus dirangkul kembali," pungkasnya. (Ant/OL-6)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More