Minggu 14 Juli 2019, 23:55 WIB

Sistem Zonasi Dan Kualitas Pendidikan

Bisman Nababan, Dosen di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB | Opini
Sistem Zonasi Dan Kualitas Pendidikan

Dok.Pribadi
Bisman Nababan

 

HARAPAN untuk pemerataan kualitas pendidikan dan menghapuskan sekolah favorit dengan menerapkan sistem zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah dalam penerimaan murid baru untuk sekolah menengah negeri, merupakan sesuatu hal yang mustahil. 

Kualitas pendidikan umumnya ditentukan dengan urutan (1) kelengkapan prasarana dan sarana pendidikan di sekolah tersebut, (2) kualitas dan jumlah guru, dan (3) kualitas murid yang masuk ke sekolah tersebut.  Dengan demikian, peran murid dalam penentuan kualitas sekolah berada pada urutan terakhir. 

Secara umum juga bahwa murid dengan kualitas baik/tinggi cenderung memilih sekolah berkualitas (favorit). Di lain pihak, murid yang berkualitas baik/tinggi tidak dengan otomatis dapat meningkatkan kualitas sebuah sekolah, karena peningkatan kualitas sekolah lebih banyak ditentukan oleh kelengkapan prasarana dan sarana serta kualitas dan jumlah guru di sekolah terseut.

Peningkatan atau pemerataan kualitas pendidikan seyogianya dimulai dari peningkatan/pemerataan prasarana dan sarana untuk setiap sekolah, begitu juga peningkatan/pemerataan kualitas dan jumlah guru di setiap sekolah. Dua kondisi ini merupakan sesuatu hal yang mustahil dapat dicapai karena sumber dana dan SDM juga tidak sama antar satu daerah dengan daerah lain. 

Prasarana dan sarana juga tidak mungkin disamaratakan antar sekolah khususnya antar sekolah di daerah yang berbeda karena umumnya pengembangan prasarana dan sarana membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lama (puluhan hingga ratusan tahun). Kelengkapan prasarana dan sarana khususnya fasilitas laboratorium juga berkorelasi langsung dengan kualitas guru sekolah tersebut bukan ditentukan oleh asal-usul murid karena kelengkapan fasilitas laboratorium ditentukan oleh guru dan sumber dana yang tersedia.

Penerimaan murid berdasarkan zonasi (jarak tempat tinggal dari sekolah) dapat mengarah kepada keseragaman murid di sekolah tersebut berdasarkan etnis, suku, penghasilan, bahasa daerah, dan agama.  Kerseragaman ini dapat memicu kemalasan bagi murid karena lingkungan kompetisi/persaingan dan kerja keras menjadi berkurang.  

Umumnya, keragaman memicu dan meningkatkan rasa persaingan, kompetisi, dan kerja keras. Penerimaan murid ke jenjang yang lebih tinggi (contoh dari SMP ke SMA) dengan sistem yang sama dapat mendorong murid menjadi lebih malas karena didasarkan atas jarak tempat tinggal ke sekolah dan bukan karena nilai.

Kemampuan rata-rata murid juga dapat menurun karena penerimaan murid didasarkan atas jarak rumah ke sekolah bukan berdasarkan nilai rata-rata raport ataupun nilai ujian nasional. Penurunan kemampuan rata-rata murid ini akan berdampak kepada penurunan kualitas sekolah karena guru dengan kemampuan yang tersedia akan lebih sulit mengajari murid berkemampuan sedang/kurang dibandingkan dengan murid berkemampuan baik/tinggi. Murid dengan kualitas sedang/kurang agak lebih lambat menerima/mengerti pelajaran versus murid dengan kualitas baik/tinggi. 

Rencana rotasi guru antar sekolah dalam setiap 4 tahun untuk menyeragamkan mutu sekolah juga tidak akan mendapat hasil yang nyata karena kualitas sekolah ditentukan ole kelengkapan prasarana dan sarana sekolah tersebut bukan karena kualitas gurunya. Guru dengan kualitas tinggi dengan prasarana dan sarana serta kualitas murid yang sedang/kurang baik akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas sekolah itu.

Rotasi guru dalam setiap 4 tahun juga akan berdampak kepada tingkat kenyamanan sosial guru tersebut. Itu karena dengan berpindahnya tempat kerja akan berpengaruh kepada kenyamanan sosialnya dengan lingkungan baru, teman baru, rakyat baru, dan tempat tinggal baru serta meninggalkan tempat tinggal terdahulu yang mungkin sudah nyaman. Kenyamanan sosial akan memengaruhi kualitas kerja seseorang.

Daya tampung sekolah

Daya tampung sekolah menengah negeri di Indonesia masih sangat terbatas dan belum mampu menampung seluruh murid lulusan di bawahnya. Contoh, jumlah murid SD kelas 6 tahun ajaran 2018/19 seluruh Indonesia (termasuk murid SD Indonesia di luar negeri) berkisar 4.177.314 orang. Sedangkan jumlah SMP negeri di seluruh Indonesia (termasuk luar negeri) hanya 23.492 buah. Sebagai pembanding, jumlah SMP swasta seluruh Indonesia (termasuk luar negeri) sekitar 16.671 (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Dengan demikian, daya tampung SMP negeri di Indonesia termasuk luar negeri belum dapat menampung seluruh lulusan SD yang ada. 

Jumlah murid SMP kelas 9 tahun ajaan 2018/19 seluruh Indonesia termasuk luar negeri sekitar 3.308.151 sedangkan jumlah SMA Negeri seluruh Indonesia termasuk luar negeri hanya 6.854 sekolah. Sebagai pembanding, jumlah SMA swasta seluruh Indonesia termasuk luar negeri sekitar 7.003 sekolah (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id). 

Data ini menunjukkan bahwa jumlah SMA swasta lebih banyak dari jumlah SMA Negeri. Dengan demikian, kapasitas SMA negeri di Indonesia belum mencukupi untuk menampung seluruh lulusan SMP khususnya di kota-kota besar.

Keterbatasan daya tampung sekolah lanjutan negeri seyogianya memberikan indikasi bahwa sistem zonasi tidak dapat diterapkan secara penuh. Itu karena tidak memberikan keadilan bagi calon murid. Dengan sistem zonasi ini hanya murid yang dekat dengan sekolah negeri yang akan diterima tanpa melihat kemampuan calon murid tersebut dan kemungkinan murid dengan kemampuan tinggi namun tinggal jauh dari sekolah negeri menjadi tidak diterima di sekolah negeri tersebut.  

Hal ini akan mengakibatkan murid yang berkualitas tinggi namun tinggal jauh dari sekolah negeri akan menjadi sekolah di swasta. Kejadian seperti ini akan membuat kualitas sekolah negeri semakin merata untuk menurun dan akan meningkatkan kualitas sekolah swasta secara tidak langsung.

Peningkatan kualitas sekolah tidak perlu melalui uji coba namun cukup dengan meniru pengalaman dari sekolah-sekolah berkualitas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dampak di perguruan tinggi

Penerapan sistem zonasi yang tentu akan merubah peta ranking kualitas SMA negeri dan swasta di Indonesia, dan bisa merusak sistem penerimaan tanpa tes di perguruan tinggi. Selama ini perguruan tinggi ternama seperti IPB sudah memiliki data base lengkap akan tingkat kualitas SMA, kemampuan siswa asal SMA, dan tingkat kejujuran SMA dalam memberikan nilai siswanya atas dasar kesuksesan siswa-siswa SMA dari berbagai daerah Indonesia di IPB.

Sistem penerimaan tanpa tes di perguruan tinggi yang sudah dilaksanakan secara nasional berdasarkan nilai rapot siswa-siswi, kemungkinan menjadi kurang efektif. Itu karena perubahan atau kecenderungan penurunan mutu pendidikan di SMA dengan penerapan sistem zonasi ini. Sehingga penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri mungkin lebih efektif seperti semula yaitu melalui tes. 

Peningkatan kualitas pendidikan seyogianya ditentukan dari kejujuran mengelola sekolah tersebut termasuk kejujuran dari para gurunya.  Peningkatan kesejahteraan para guru merupakan dasar upaya peningkatan kualitas sekolah. Kejujuran para guru dan pimpinan sekolah perlu juga ditingkatkan sebagai model untuk ditiru para murid. 

Sistem penerimaan murid sekolah lanjutan di DKI Jakarta yang menerapkan jalur prestasi, khusus, zonasi umum, zonasi afirmasi, dan non-zonasi dengan memberikan persentasi terbesar pada jalur zonasi umum, sudah merupakan contoh yang sangat baik. Penerimaan murid melalui jalur zonasi umum (hanya bagi murid yang tinggal pada zona terkait) dan non-zonasi (murid yang berasal dari dan diluar zona terkait serta dari luar DKI Jakarta) semua berdasarkan nilai ujian nasional. Sehingga dirasakan berkeadilan dan tidak menurunkan kualitas sekolah yang sudah memiliki reputasi. 

Sistem favoritisme tidak bisa dihindari karena secara umum orang akan memilih sekolah yang mempunyai reputasi baik, prasarana dan sarana lengkap, serta guru yang berkualitas.  Keragaman dan kompetisi juga merupakan awal peningkatan kualitas pendidikan.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More