Senin 15 Juli 2019, 02:20 WIB

Sistem Seleksi Pendidikan

Syamsir Alam Divisi Pengembangan Kurikulum dan Penilaian Yayasan Sukma | Opini
Sistem Seleksi Pendidikan

Dok. Pribadi
Opini

SELASA (9/7), merupakan klimaks dari proses seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) yang panjang dan menguras energi. Semoga kekecewaan bagi yang gagal lolos hanya bersifat sementara karena masih banyak perguruan tinggi swasta yang memiliki program studi sangat kompetitif. Selain itu, siswa yang belum berhasil tahun ini, dapat mencoba peruntungan pada tahun mendatang dengan persiapan yang lebih.

Sebuah sistem seleksi yang melibatkan banyak peserta dan datang dari wilayah yang berbeda dan tersebar (a large scale assessment), hendaknya dapat memenuhi tiga kriteria utama, yang berkaitan dengan keadilan (equity), kesempatan (opportunity), efisiensi (khususnya economic efficiency) (Pussisjian: 1989). Dalam konteks SBMPTN, pertama, prinsip keadilan berkaitan dengan instrumen tes yang digunakan harus terhindar dari potensi bias.

Instrumen tes seleksi yang digunakan haruslah bersifat adil dan transparan bagi setiap kandidat. Alat seleksi yang digunakan harus mampu menjaring kandidat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, tanpa memberikan keuntungan/keberpihakan (bias) kepada kelompok perserta ujian tertentu. Instrumen tes itu harus dapat membedakan peserta ujian yang dapat diterima atau ditolak berdasarkan kemampuan/potensi akademik semata.

Instrumen tes seleksi perguruan tinggi yang umumnya digunakan ialah tes potensi skolastik atau tes kemampuan umum. Tes potensi skolastik ini dikonstruksi untuk mengukur keterampilan berpikir kritis yang dibutuhkan untuk kesuksesan akademik di perguruan tinggi. Tes potensi skolastik menilai seberapa baik siswa peserta ujian menganalisis dan menyelesaikan masalah yang dipelajari di sekolah yang akan dibutuhkan di perguruan tinggi. Tes ini disusun bukan didasarkan pada kurikulum yang digunakan di sekolah (curriculum free), dan karenanya, sumber/bahan yang digunakan untuk menyusun soal tes bisa sangat berbeda dengan tes prestasi belajar (beyond curriculum).

Kedua, sistem seleksi itu harus dapat memberikan akses yang sama (equal opportunity) kepada setiap kandidat. Sistem seleksi harus mampu menjangkau setiap anggota masyarakat yang membutuhkan sehingga meskipun kandidat secara geografis berdomisili sangat jauh dari keberadaan universitas yang diinginkan, mereka harus tetap dapat dilayani dengan baik. Ketiga, economic efficiency berkaitan dengan sumber dana dan waktu. Pemerintah biasanya akan memberikan penekanan pada poin terakhir ini karenanya, SBMPTN selama ini hanya menyandarkan pada hasil dari satu kali ujian (one-shot sitting exams) dan belum mengakomodasi informasi akademik yang lainnya tentang peserta.

 

Angka kelulusan

Lembaga Testing Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) melaporkan dari 714.652 pendaftar SBMPTN 2019 yang meliputi kelompok saintek dan soshum, hanya 168.742 (23,61%) yang lulus ujian tulis berbasis komputer (UTBK) dan akan ditampung pada 85 perguruan tinggi negeri (PTN), yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Pada SBMPTN 2019 ini, ujian masuk PTN sudah mulai menggunakan tes potensi skolastik (TPS) guna melengkapi keterbatasan pada tes kemampuan akademik (TKA) yang selama ini digunakan.

SBMPTN 2019 diselenggarakan LTMPT, yang diharapkan nantinya akan menjadi lembaga testing permanen, independen, dan bersifat nirlaba. Kebijakan Kemristekdikti membentuk LTMPT patut diapresiasi, karena sebelumnya ujian masuk PTN hanya diselenggarakan dalam bentuk kepanitiaan yang bersifat ad hoc, yang kantor dan anggotanya selalu berganti sehingga riset dan pengembangan instrumen belum dapat dilakukan dengan baik. Karena bersifat ad hoc, tenaga yang dilibatkan untuk mengelola ujian juga lebih banyak berdasarkan penugasan, bukan keahlian.

Padahal, teknologi testing dalam dua dekade terakhir ini sudah sangat berkembang dan maju sehingga membutuhkan tenaga yang memiliki keahlian khusus untuk mengelolanya. Kemajuan lainnya, administrasi tes dilakukan lebih awal sehingga peserta dapat menempuh ujian masuk PTN tanpa harus menunggu hasil ujian nasional jenjang SLTA diumumkan. Untuk menempuh tes, peserta juga diberikan kesempatan dua kali sehingga mereka punya peluang untuk memperbaiki perolehan hasil (skor tes) sebelum melamar ke PTN yang dituju.

Namun, yang masih menjadi pertanyaan adalah saat SBMPTN telah menggunakan instrumen tes skolastik-- yang diyakini dapat lebih menjamin prinsip keadilan, karena desain tesnya bukan berdasarkan kurikulum--mengapa jalur undangan (SNMPTN) tetap dipertahankan? Sekalipun dengan porsi kuota lebih kecil dari sebelumnya, bukankah akan lebih adil dan efisien apabila SNMPTN melalui jalur undangan ini ditiadakan? Apalagi, nilai rapor yang digunakan untuk kepentingan ini ditengarai masih banyak mengundang pertanyaan. Seyogianya apabila SNMPTN tetap akan dipertahankan, jalur undangan menjadi semacam tindakan afirmasi yang lebih diarahkan kepada sekolah-sekolah di daerah tertentu saja, misalnya daerah yang ditimbang memiliki kualitas SDMnya lebih rendah dan terbatas. Dengan tujuan membantu daerah-daerah tersebut agar lebih cepat berkembang dan maju.

Begitu juga dengan jalur mandiri (30%), apakah masih patut dipertahankan? Bukankah dengan diselenggarakannya UTBK lebih awal memungkinkan panitia seleksi tiap-tiap universitas untuk bekerja lebih panjang dalam proses penyaringan calon? Selain itu, panitia seleksi universitas dimungkinkan untuk meminta informasi akademik tambahan jika diperlukan agar bukti-bukti validitas (validity evidences) yang digunakan sebagai dasar pembuat keputusan seleksi akan lebih komprehensif. Apalagi LTMPT diharapkan nantinya juga dapat menjangkau seluruh perguan tinggi, negeri, dan swasta.

 

Dua macam tes

LTMPT menggunakan dua macam instrumen tes pada SBMPTN, yaitu tes kompetensi akademik (TKA) dan tes potensi skolastik (TPS). TKA yang materi tesnya, meliputi matematika, fisika, fimia, dan biologi pada kelompok saintek. Kemudian, matematika, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi di kelompok soshum sudah sangat dipahami siswa, dan karenanya akan lebih mudah bagi mereka untuk menyiapkan. Meskipun instrumen TKA dirancang sebagai alat untuk memprediksi peluang keberhasilan siswa belajar di perguruan tinggi (predictive test), tapi basis utama dalam menyusun soal-soal tes adalah kurikulum nasional.

Soal-soal TKA dirancang untuk mengukur berpikir kompleks atau higher-order thinking skills (HOTS), keterampilan berpikir kompleks yang juga telah diakomodasi dalam Kurikulum Nasional 2013 yang saat ini digunakan di sekolah-sekolah. Sebaliknya, TPS merupakan alat ukur yang relatif baru dikenal siswa SLTA. LTMPT belum cukup menjelaskan dan mensosialisasikan TPS pada sekolah-sekolah, apalagi manual TPS (lazimnya setiap tes psikologi menyediakan tes manual) sampai SBMPTN diumumkan hasilnya juga belum bisa diakses pihak-pihak yang memerlukan, seperti sekolah, siswa/orangtua, dan pemerhati pengujian pendidikan.

Yang baru bisa diketahui dari web LTMPT hanya tujuan TPS, yaitu instrumen tes untuk mengukur kemampuan kognitif, yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Selain itu, juga dikemukakan bahwa subtes TPS, meliputi kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman uUmum, dan kemampuan memahami bacaan dan menulis. Informasi tentang jumlah soal dan waktu yang disediakan pada tiap-tiap subtes serta sampel tes belum tersedia sampai siswa masuk ruang ujian. Oleh karena itu, kita berharap LTMPT bisa segera menyediakan manual tes (TPS) sehingga sekolah/siswa bisa lebih siap dalam menghadapai SBMPTN pada tahun mendatang. Wallahualam.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More