Minggu 14 Juli 2019, 23:40 WIB

Pengunjuk Rasa Sudan Tuntut Keadilan

Ihfa Firdausya | Internasional
Pengunjuk Rasa Sudan Tuntut Keadilan

AFP
Unjuk Rasa di Sudan

 

RIBUAN orang Sudan berunjuk rasa di ibu kota Khartoum dan kota-kota lain untuk memperingati 40 hari pembubaran yang berujung maut di luar markas tentara yang menewaskan lebih dari 100 orang.

Bertajuk First Justice, unjuk rasa pada Sabtu (13/7) waktu setempat itu diinisiasi oleh Asosiasi Profesional Sudan (SPA). Mereka telah menjadi ujung tombak protes sejak Desember yang menyebabkan pemecatan pemimpin Sudan, Omar al-Bashir oleh militer pada bulan April.

Kerumunan demonstran berbaris melewati jalan-jalan utama kota pantai Laut Merah di Port Sudan dan kota-kota pusat Madani dan Al-Obeid sembari meneriakkan 'darah dibayar darah, kami tidak akan menerima kompensasi' menurut seorang saksi mata.

Banyak juga pengunjuk rasa yang membawa spanduk bertuliskan Justice for Martyrs, sementara yang lain memegang foto-foto para demonstran yang terbunuh dalam serangan oleh kelompok bersenjata itu.

Penyelenggara unjuk rasa mengatakan bahwa pasukan keamanan menewaskan sedikitnya 128 orang selama pembubaran dan penumpasan berikutnya.

Namun, pihak berwenang menyebutkan jumlah korban tewas hanya berjumlah 61, termasuk 3 dari pasukan keamanan.

Para pengunjuk rasa berharap bahwa sejumlah besar orang ikut serta dalam pawai yang mirip dengan demonstrasi besar-besaran pada 30 Juni ketika puluhan ribu orang membanjiri jalan-jalan dalam pertunjukan terbesar dalam pemberontakan.

 

Kecurigaan

Demonstrasi ini juga memberi tekanan pada Dewan Militer Transisi (TMC) yang berkuasa karena diperkirakan akan bertemu dengan perwakilan dari aliansi Kebebasan dan Perubahan, yakni persatuan lain dari kelompok-kelompok yang memprotes dan menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan. Utusan Uni Afrika Mohammed el-Hassan Labat mengatakan pertemuan akan berlangsung pada Sabtu malam.

Sementara itu, upacara penandatanganan diperkirakan akan berlangsung awal pekan ini meskipun beberapa penundaan telah diumumkan. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa kedua pihak mungkin masih terbagi atas rincian perjanjian.

"Dengan tidak adanya kepercayaan antara Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC) dan TMC, mereka berusaha mengubah perjanjian politik menjadi perjanjian kontraktual yang sangat sulit karena setiap kali Anda melakukan itu, Anda berisiko mengambilnya. Terlalu longgar atau terlalu kaku untuk mengakomodasi perubahan apa pun," kata Walid Madibu, pendiri Forum Kebijakan Sudan kepada Al Jazeera.

"Mereka ialah tiga pilar utama perselisihan di sini. Pertama, FFC menegaskan bahwa para penyelidik tidak bisa menjadi pelaku kekerasan pada 3 Juni. Mereka ingin sebuah ultimatum mengenai jumlah hari yang harus diambil kedua kelompok untuk menunjuk badan legislatif."

Kesepakatan itu mencakup Dewan Berdaulat bersama yang diatur untuk memerintah selama kurang lebih tiga tahun sampai pemilihan diadakan bersama dengan deklarasi konstitusional, menurut salinan kesepakatan yang diperoleh oleh kantor berita Associated Press.

Seorang pemimpin militer nantinya akan memimpin dewan yang beranggotakan 11 orang selama 21 bulan pertama diikuti oleh pemimpin sipil untuk 18 tahun berikutnya. (AFP/X-11)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More