Sabtu 13 Juli 2019, 05:20 WIB

Beranikah Anies Terapkan Ganjil-Genap seperti saat Asian Games

Ssr/Put/J-1 | Megapolitan
Beranikah Anies Terapkan Ganjil-Genap seperti saat Asian Games

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Usulan kebijakan ganjil-genap.

 

PENGAMAT transportasi, Darmaningtyas, berpandangan pemberlakuan sistem ganjil-genap versi Asian Games 2018 sulit diterapkan di Jakarta untuk saat ini.

“Penilaian saya, Gubernur DKI tidak akan berani memberlakukan sistem ganjil-genap seperti yang diterapkan saat Asian Games 2018. Soalnya, kebijakan tersebut bersifat jangka panjang, bukan sementara,” cetusnya di Jakarta, kemarin.

Kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), ganjil-genap versi Asian Games 2018 paling efektif mengurangi kema-cetan. Kecepatan kendaraan waktu itu bertambah rata-rata 44 km/jam dan volume kendaraan berkurang 20% dengan pemberlakuan ganjil-genap selama 15 jam pada pukul 06.00-21.00. Saat ini, ganjil-genap diterapkan pukul 06.00-10.00 dan pukup 16.00-20.00.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Senin (8/7), melalui surat nomor TJ.102/1/2/BPTJ-2019, mengusulkan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan agar menempuh kebijakan ganjil-genap versi Asian Games 2018.

Gubernur belum mengambil keputusan karena sedang berada di Kolombia dan lanjut ke Amerika Serikat hingga 18 Juli.

Darmaningtyas menilai usul BPTJ mengurangi kemacetan di Jakarta sangat bagus. “Cuma apakah Pemprov DKI berani mengambil keputusan itu? Kalau saat Asian Games 2018 bisa diberlakukan karena masyarakat menyadari kita punya hajatan. Kalau punya hajatan kan sifatnya sementara. Jadi ketika jalan itu ditutup dan dialihkan, itu enggak ada masalah, bisa memaklumi,” cetusnya.

Lain cerita bila diberlakukan sekarang ini. Pengendara roda empat tak akan bisa memaklumi jika diterapkan permanen. “Intinya sih bagus dan saya mendukung. Duga-an saya, Gubernur tidak berani mengambil keputusan itu,” terang Darmaningtyas.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi itu memperkirakan kemacetan akan berkurang hingga 17% jika sistem ganjil-genap dengan rentang waktu 15 jam itu diberlakukan. Selain itu, akan berdampak positif terhadap kualitas udara Jakarta yang masuk daftar tiga besar terburuk di dunia.

Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, yang dihubungi Media Indonesia, kemarin, menyatakan pihaknya belum bisa memutuskan karena menunggu Anies  kembali dari luar negeri. “Ya belum diputuskan. Masih menunggu beliau,” tukasnya. (Ssr/Put/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More