Sabtu 13 Juli 2019, 02:40 WIB

Lima Anggota KPU Palembang Divonis Enam Bulan

(DW/FB/N-1) | Nusantara
Lima Anggota KPU Palembang Divonis Enam Bulan

MI/Dwi Apriani
Lima anggota KPU Palembang, Eftiyani (Ketua KPU Palembang), Yetty Oktarina, Abdul Malik, Alex Barzili, dan Syafaruddin Adam tetunduk lesu

 

LIMA anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, Sumatra Selatan, dijatuhi hukuman masing-masing enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Mereka dinyatakan terbukti bersalah yang menyebabkan ­orang lain kehilangan hak suara dan berniat menghilangkan hak pilih orang lain karena menolak melaksanakan pemungutan suara lanjutan.

Kelima terpidana kasus tersebut ialah Ketua KPU Palembang Eftiyani dan empat anggota; Syafarudin Adam, A Malik Syafei, Yetty Oktarina, dan Alex Barzili.

“Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menghilangkan hak pilih warga,” kata ketua majelis hakim, Erma Suharti, kemarin. Selain dijatuhi hukuman pidana, mereka juga didenda Rp10 juta subsider satu bulan kurungan. Vonis tersebut sama dengan tuntutan jaksa Ursula Dewi yang disampaikan pada sidang 11 Juli lalu.

Majelis hakim menilai, kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS)  saat pemilu berlangsung pada 17 April lalu tidak bisa dilepaskan dari kewajiban KPU Palembang yang memantau dan mendistribusikan surat suara, meskipun KPU sudah melaksanakan sebagian rekomendasi Panwascam.  

Selain itu, keputusan Komisioner KPU Palembang menolak pelaksanaan pemungutan suara lanjutan berdasarkan surat pernyataan dipandang hakim sebagai niat untuk menghilangkan hak pilih orang lain, yakni warga Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang. Itu karena mereka sudah mendaftar sebagai calon pemilih di TPS ­set­e­m­pat, tapi tidak dapat memilih.   

Jaksa Ursula Dewi seusai sidang menyatakan puas atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Di sisi lain, penasihat hukum kelima komisioner nonaktif KPU Palembang, Rusli Bastari, mengatakan, setelah menerima salin­an putusan majelis hakim, pihaknya segera menyiapkan memori banding.

Sementara itu, KPU Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyatakan siap menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan Partai Garuda terkait dengan hasil pemilu legislaif di kabupaten itu. (DW/FB/N-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More