Sabtu 13 Juli 2019, 02:00 WIB

Pemerintah Dorong Koperasi Salurkan Kredit Usaha Rakyat Koperasi

LD/JI/X | Ekonomi
Pemerintah Dorong Koperasi Salurkan Kredit Usaha Rakyat Koperasi

ANTARA FOTO/Idhad Zakaria
Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tengah), memotong pita tanda dibukanya ekspo produk koperasi dan UMKM

 

PEMERINTAH mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) melalui koperasi untuk memajukan perekonomian rakyat.

Hal ini dikemukakan Menko Perekonomian Darmin Nasution pada peringatan Hari Koperasi Nasional 2019 yang dipusatkan di GOR Satria, Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (12/7).

“Dengan adanya koperasi, KUR lebih mudah disalurkan. KUR itu memang mengarah ke orang per orang. Tetapi melalui koperasi, organisasi dapat memberikan daftar dan penjelasan (KUR) kepada anggotanya,” kata Darmin.

Dia mengatakan, KUR dengan tingkat bunga 7% setahun amat memungkinkan memacu transformasi ekonomi di daerah.

“Saya ambil contoh, petani di Pamekasan, begitu ada KUR langsung membeli membran untuk meningkatkan kualitas garam. Ini bagian dari transformasi ekonomi,” lanjut Darmin.

Darmin menambahkan, pemerintah juga mendistribusikan lahan bagi rakyat. Kalau tahun sebelumnya mencapai 5 juta hektare (ha), pada tahun-tahun mendatang akan mencapai 7 juta ha. Diharapkan 5-10 tahun ke depan seluruh rakyat Indonesia telah mempunyai sertifikat tanah.

“Pemerintah menerbitkan perpres percepatan penyelesaian tanah di kawasan hutan dan moratorium kelapa sawit. Setelah adanya peremajaan sawit, tahun depan dimulai peremajaan karet,” ujar Darmin.

Kini lahan karet di Indonesia terlalu luas, yakni sekitar 3,7 juta ha. Padahal, dengan luas 1,8 juta ha saja sudah mampu menghasilkan produk yang sama dengan mengubah pola dan teknologi produksi.

“Sehingga 1,8 juta ha lahan sisanya bisa ditanami kopi, cokelat, dan tanaman hortikultura lain. Lantas, apa hubungannya dengan koperasi? Kalau rakyat diberi akses dan redistribusi lahan dapat membentuk kelompok. Lebih tepatnya koperasi. Dengan begitu, akses KUR akan lebih mudah. Inilah gerakan transformasi ekonomi,” tandas Darmin. (LD/JI/X

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More