Jumat 12 Juli 2019, 18:39 WIB

NasDem optimis Seluruh Permohonan PHPU Pileg Lolos

Putra Ananda | Politik dan Hukum
NasDem optimis Seluruh Permohonan PHPU Pileg Lolos

MI/MOHAMAD IRFAN
Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem Taufk Basari

 

PARTAI NasDem optimis seluruh permohoan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan lolos tahapan putusan sela. Ketua Badan Advokasi Hukum (BAHU) NasDem Taufk Basari (Tobas) menjelaskan bahwa setiap permohonan NasDem yang diajuken ke MK telah melewati proses persiapan yang matang.

"NasDem meyakini permohonan-permohonan yang kita ajukan itu akan lolos dari putusan dismisal atau putusa sela karena kita cukup teliti dan hati-hati agar permohonan kita tidak dieksepsi oleh pihak lawan," ujar Tobas saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Jumat (12/7).

Dalam sidang PHPU Pileg, sebelum berlanjut ke agenda sidang saksi dan pembuktian MK terlebih dahuku akan mengeluarkan putusan sela menentukan perkara mana yang bisa dilanjutkan. Penentuan lolos atau tidaknya perkara PHPU Pileg ke tahapan pembuktian dilakukan berdasarkan penilaian hakim MK terhadap permohonan dan bukti-bukti yang dibacakan saat sidang perdana.

"Yang terpenting dan utama ialah permohonan yang kita ajukan ini harus kita pastikan ialah bagian dari kewenangan MK. Utamanya ialah soal perselisihan hasil suara dan bukan hal-hal yang lain," tutur Tobas.

Baca juga: NasDem Siap Hadapi PHPU Pileg di MK

Tobas menjelaskan, setiap permohonan yang NasDem ajukan ke MK harus memiliki signifikasi terhadap perolehan suara. Dalil-dalil permohoan lain di luar perselisihan suara telah ditempuh melalui jalur lain seperti Bawaslu dan Gakkumdu.

Putusan Bawaslu dan Gakumdu terebut bisa digunakan nasDem untuk memperkuat dalil ke MK terkait perselisihan perolehan suara.

"Karena kita sudah yakini bahwa seluruh permohonan kita masuk ranahnya MK maka kita cukup yakin MK akan meloloskan permohonan yang diajukan oleh partai NasDem untuk berlanjut ke sidang pembuktian," jelasnya.

Tobas melanjutkan, dari 41 perkara yang sudah diajukan ke MK, NasDem memutuskan untuk menarik 3 perkara. Ketiga perkara yang ditarik itu berasal dari Kabupaten Siak, Kota Padang, serta DPRD DKI 6. Alasannya ditarik perkara karena NasDem menilai realistis perkara tersebut belum memenuhi syarat beracara di MK.

"Alasan mencabut karena setelah kita telusuri data-data dan bukti yang kita miliki ternyata dirasa kurang menunjang dalil-dalil yang kita sampaikan dalam persidangan. Oleh karena itu Partai NasDem sangat realistis, kita tidak mau paksakan perkara asal masuk atau asal gugat saja," tuturnya. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More