Jumat 12 Juli 2019, 19:05 WIB

Komisi B DPRD DKI Dukung Ganjil Genap ala Asian Games 2018

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Dukung Ganjil Genap ala Asian Games 2018

MI/ BARY FATHAHILAH
Kendaraan memasuki kawasan pembatasan lalu lintas ganjil-genap di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta

 

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta William Yani mendukung sistem pembatasan kendaraan roda empat dengan nomor kendaraan ganjil dan genap yang diberlakukan selama Asian Games 2018.

Usul penerapan kembali sistem ganjil genap versi Asian Games 2018, sebelumnya dikemukakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Usul itu pun sudah disampaikan resmi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya dukung itu," kata Yani saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (12/7).

Perlu diketahui sistem ganjil genap dengan waktu lebih panjang pernah diterapkan saat perhelatan Asian Games 2018. Selama itu diterapkan ganjil genap sejak pukul 06.00 hingga pukul 21.00 WIB.

Masa penerapan ganjil genap ini lebih panjang dari waktug normal yang hanya diterapkan pada pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-20.00.

Baca juga: Penerapan Ganjil Genap Versi Asian Games Tunggu Anies Pulang

BPTJ beralasan dengan waktu penerapan yang lebih panjang, kemacetan terbukti berkurang.

Yani pun mengaku turut merasakan kemacetan berkurang pada saat itu. Namun, dirinya menyarankan Dishub DKI, Polda Metro Jaya beserta BPTJ melakukan uji coba terlebih dulu. Uji coba dapat dilakukan dengan menerapkan masa waktu yang berbeda-beda.

"Jangan 15 jam juga sih itu terlalu lama. Misalnya uji coba dengan lama waktu 12 jam. Lalu hasilnya apa. Lalu uji coba lagi dengan lama waktu 15 jam kemudian dievaluasi. Dilihat hasilnya mana yang lebih efektif, itu lah nanti yang dipakai," ungkapnya.

Masa uji coba juga harus diberlakukan kembali agar masyarakat yang mungkin lupa dengan kebijakan tersebut bisa beradaptasi.

"Jadi kalau pas awal-awal pasti kaget kan itu. Pasti banyak yang melanggar deh. Makanya perlu uji coba untuk membiasakan dulu," terangnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More