Majelis Hakim Vonis 5 Anggota KPU Palembang

Penulis: Dwi Apriani Pada: Jumat, 12 Jul 2019, 17:38 WIB Nusantara
Majelis Hakim Vonis 5 Anggota KPU Palembang

MI/Dwi Apriani
Lima anggota KPU Palembang tertunduk lesu saat divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun.

Karena terbukti menghilangkan hak pilih warga, lima anggota KPU Palembang divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp10juta subsider 1 bulan penjara. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa.

Putusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam sidang lanjutan tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Palembang, Jumat (12/7).

''Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menghilangkan hak pilih warga. Dengan ini memutuskan pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan. Dengan artian
pidana penjara tidak perlu dijalani apabila dalam masa percobaan para terdakwa tidak melakukan pidana atau perlakuan yang menyebabkan hukuman,'' ujar Ketua Majelis Hakim Erma Suharti.

Putusan hakim ini mengacu pada pasal 554 UU nomor 7 tahun 2017 pemilihan pemilu tentang pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sementara pasal yang dituntutkan oleh JPU yakni pasal 510 UU nomor 7 tahun 2017 tentang setiap orang yang menghilangkan hak pilih warga.

JPU, Ursula Dewi usai sidang mengatakan pihaknya puas karena pertimbangan hakim sudah sama dengean tuntutan pihaknya. Barang bukti yang meyakinkan pun sama dengan fakta persidangan.

''Pasal berbeda itu pertimbangan hakim yang menilai subjek hukum adalah penyelenggara pemilu, jadi pasal 554. Kami tidak masalah, pertimbangan hakim lain,'' ujar dia. ''Intinya yang dipertimbangkan hakim sama dengan tuntutan. Hanya pasalnya dan subjek hukum yang memberatkan yakni penyelenggara. Namun vonisnya sama dengan tuntutan jadi kita tidak ada masalah.''

Penasehat hukum komisioner nonaktif KPU Palembang, Rusli Bastari mengatakan, pihaknya akan segera mempersiapkan memori banding setelah menerima salinan putusan majelis hakim pengadilan negeri.

''Setelah mendengar putusan tadi, kami memutuskan untuk banding, lima-limanya banding. Kami punya waktu 3 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi,'' ujar Rusli.

Sidang putusan dilakukan setelah sidang ditunda selama 5 menit usai pembacaan pembelaan (pledoi) dari setiap terdakwa. Dalam pembacaan pledoinya, Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan KPU Palembang Yetty Oktarina mengatakan pihaknya meminta keringanan dari majelis hakim karena pihaknya telah turut menyukseskan pelaksanaan pemilu 2019 di Palembang dengan tingkat partisipasi 82%.

Sementara Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Abdul Malik berujar tidak ada niat dirinya untuk melanggar kode etik apalagi tindak pidana pemilu. Dirinya yakin jika apa yang telah dilakukan komisioner tidak ada yang menyalahi koridor ketetapan undang-undang dan peraturan penyelenggaraan pemilu.

Rusli menjelaskan, pledoi disampaikan dengan harapan dapat mematahkan semua fakta hukum yang memberatkan para kliennya. ''Komisioner KPU Palembang sudah bekerja keras dalam pemilu 2019. Tidak ada kesengajaan dari para komisioner untuk menghilangkan hak pilih orang lain. Namun pleoi kami diterima atau tidak, itu sepenuhnya hak dan kewenangan hakim,'' ujar dia.

Rusli menerangkan, dalam sidang tindak pidana pemilu upaya banding adalah proses terakhir dalam menguji putusan pengadilan. Oleh karena itu pihaknya masih berharap bisa meloloskan 5 anggota KPU Palembang dari jeratan pidana.

''Akan kita uji lagi di pengadilan tinggi. Tunggu salinan putusan dulu baru kita siapkan berkas memori banding. Kita masih bisa menguji keputusan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan TInggi yang menjadi tempat terakhir untuk upaya hukum ini. Saat ini klien kami belum berstatus terpidana. Nanti inkracht-nya di pengadilan tinggi,'' tandasnya. (DW/OL-10)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More