Jumat 12 Juli 2019, 09:05 WIB

Komisi XI Enggan Dikirimi Calon Tunggal Lagi

Ant/E-1 | Ekonomi
Komisi XI Enggan Dikirimi Calon Tunggal Lagi

MI/ROMMY PUJIANTO
Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng

 

KOMISI XI DPR akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR meminta pemerintah tidak lagi mengajukan calon tunggal untuk mengisi jabatan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Diajukannya calon tunggal dikhawatirkan bisa mengganggu kredibilitas Bank Sentral sebagai lembaga independen.

"Kami ingin katakan BI ini lembaga independen. Maka, di pemilihan anggota dewan Gubernur BI berikutnya, tidak lagi dikirimkan calon tunggal. Karena jika hanya calon tunggal, kami khawatir publik bepersepsi macam-macam terkait DPR dan pemerintah, "kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng seusai rapat internal Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Mekeng mengatakan surat dari komisi keuangan dan perbankan itu terkait dengan permintaan tidak ada lagi calon tunggal akan dikirimkan kepada pimpinan DPR dan dibacakan pada sidang paripurna saat pengesahan persetujuan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI 2019-2024.

Mekeng mengatakan sesuai dengan Undang-Undang BI, pemerintah bisa mengajukan sebanyak-banyaknya tiga calon untuk mengisi jabatan Dewan Gubernur BI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir sebelumnya mengutarakan bahwa memang terdapat catatan dari beberapa anggota komisi keuangan dan perbankan itu terkait hanya diajukannya calon tunggal untuk posisi sekrusial Deputi Gubernur Senior BI.

Oleh karena calon tunggal itu, kata Hafisz, Anggota Komisi XI tidak memiliki pembanding untuk melihat kualifikasi calon DGS BI yang diuji.

"Kecenderungannya ya setuju karena cuma calon tunggal, jadi kami tidak memiliki parameter untuk pembanding lain," ujarnya.

Dalam catatan Media Indonesia, tradisi mengirimkan calon tunggal dari Presiden dimulai pada saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY menyodorkan Boediono sebagai calon Gubernur BI pada 2008 setelah calon yang diajukan sebelumnya, yakni Agus Martowardojo dan Raden Pardede, ditolak Komisi XI DPR.

Adapun untuk level di bawah Gubernur BI, pengiriman calon tunggal belum pernah dilakukan. (Ant/E-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More