Jumat 12 Juli 2019, 09:50 WIB

Kasasi Kedua Prabowo Diyakini Sia-Sia

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Kasasi Kedua Prabowo Diyakini Sia-Sia

MI/ROMMY PUJIANTO
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar

 

BAWASLU sudah menyerahkan salinan jawaban untuk permohonan kasasi pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal dugaan pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Bawaslu sudah menerima permintaan dari Mahkamah Agung agar Bawaslu menjadi pihak tergugat. Kami sudah menyampaikan jawaban dan mengirimkannya kepada Mahkamah Agung pada 8 Juli," ungkap anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah meregister laporan Prabowo-Sandi dengan Nomor 2P/PAP/2019 pada 3 Juli 2019. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan persidangan segera digelar. "Penunjukan majelis sudah ada. Pak Supandi ketuanya. Majelis hakim sedang membaca perkaranya. Saya belum tahu fixed (tanggalnya), tapi segera disidangkan," ujar Andi saat dihubungi Media Indonesia.

Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Prabowo dan Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019.

Penolakan MA sebelumnya menguatkan putusan Bawaslu yang menolak laporan dugaan tindak pidana TSM yang diadukan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandiaga pada 20 Mei lalu. Salah satu alasan penolakan ialah lemahnya alat bukti yang hanya berupa print out media.

"Kami berpendapat di dalam jawaban kami terkait dengan TSM itu merupakan ranah yang diselesaikan di Bawaslu sesuai undang-undang dan bukan diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Apa yang kami sampaikan pada jawaban terlebih dahulu itu kurang lebih kami sampaikan sekarang," jelas Fritz.

Fritz meyakini MA akan menolak kasasi pasangan calon Prabowo Subianto- Sandiaga Uno soal dugaan pelanggaran pilpres secara TSM. Sebagai pihak tergugat, Bawaslu dalam jawabannya menolak dalil yang diajukan kubu 02.

Gugatan Prabowo-Sandiaga mulanya ditolak MA pada 26 Juni 2019 karena yang mengajukan gugatan bukanlah Prabowo Subianto, melainkan Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, sehingga tidak memiliki legal standing.

Kuasa hukum Prabowo Subianto, Nicholay Aprilindo, membantah mengajukan gugatan tanpa sepengetahuan Prabowo. Nicholay mengatakan surat kuasa yang dipegangnya ditandatangani Prabowo-Sandiaga Uno pada 27 Juni 2019. (Ins/Uta/P-1)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR tidak Boleh Paksakan Membuka Masa Sidang

👤Pro/I-1 🕔Minggu 29 Maret 2020, 07:05 WIB
Fungsi DPR harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tanggap Darurat DKI Sampai 19 April 2020

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:40 WIB
Fraksi NasDem di DPRD DKI berharap Gubernur Anies sejalan dengan pemerintah pusat yang mencanangkan tanggap darurat hingga 29...
Dok Antara

170 Ribu APD Didistribusikan

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:35 WIB
Selain mengimpor alat pelindung diri dan ventilator, pemerintah juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi kedua alat kesehatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya