LMAN Tekeni MoU Pembayaran Dana Talangan BUJT

Penulis: Nur Aivanni Pada: Kamis, 11 Jul 2019, 23:47 WIB Ekonomi
LMAN Tekeni MoU Pembayaran Dana Talangan BUJT

Antara/Hafidz Mubarak A
Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari (kanan)

LEMBAGA Manajemen Aset Negara (LMAN) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding/MoU dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Nota kesepahaman tersebut mengenai pembayaran dana pengadaan tanah jalan tol yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha.

"Nota kesepahaman ini terdiri dari dua poin utama," kata Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (11/7).

Pertama, nota kesepahaman tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 29 BUJT, 36 ruas jalan tol dan 35 nota kesepahaman dengan total nila Rp 13,10 triliun. Kedua, revisi alokasi tahun anggaran 2018 yang terdiri dari 24 BUJT, 30 ruas jalan tol untuk 27 nota kesepahaman dengan total nilai Rp15,03 triliun.

Hingga Semester I 2019, ungkap Rahayu, LMAN telah membayarkan dana talangan PSN berupa jalan tol senilai Rp 34,73 triliun atau 92,9% dari yang telah ditagihkan kepada LMAN sebesar Rp37,4 triliun.

Baca juga: Berlaku saat Masa Sepi Penumpang, Tarif Murah Dinilai Tak Efektif

Sebagai informasi, dana pengadaan tanah sebelumnya telah dibayarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembayaran dana juga berdasar pada laporan hasil verifikasi dan/atau pengawasan BPKP.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk komitmen LMAN dan Kementerian Keuangan serta semua pihak terkait untuk menjadi bagian dalam akselerasi pembangunan infrastruktur PSN.

"Percepatan proses pengembalian dana talangan dan upaya percepatan proses pengembalian dana badan usaha harus berbanding lurus dengan penerapan tata kelola keuangan yang baik untuk penyelenggaraan keuangan negara," terangnya. (OL-8)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More